Targetkan PAD Rp 2 Triliun, Pemkot Tangsel Diminta Lebih Inovatif

TANGERANG, (KB).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel), agar lebih inovatif untuk meraup pendapatan asli daerah (PAD). Terlebih, target yang dicanangkan pada 2020 mendatang mencapai Rp 2 triliun.

“Rapat pembahasan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 terus dirapatkan. Salah satu poinnya, pemerintah menargetkan PAD Rp 2 triliun,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel Li Claudia Chandra, Ahad (13/10/2019).

Meski demikian, Alin -sapaan akrab Li Claudia Chandra- menuturkan, pihak legisltiaf meminta, agar PAD Kota Tangsel bisa mencapai lebih dari Rp 2 triliun.

“Melihat potensi yang ada, sebenarnya PAD Kota Tangsel jika dikelola dengan sangat baik, maka bisa lebih dari itu. Maka dari itu, kami minta OPD terkait, agar jauh lebih inovatif dan juga bekerja serius lagi dalam meningkatkan PAD,” ujarnya.

Ia memberi contoh beberapa potensi yang masih bisa ditingkatkan atau dimaksimalkan lagi, seperti retribusi parkir yang saat ini masih banyak titik yang belum dikelola oleh pemerintah. Tidak hanya itu saja, dari sisi pajak juga masih banyak potensi yang bisa digali lagi, seperti pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak hotel yang dinilai masih ada kebocoran.

“Seperti di pajak restoran, di mana kami lihat masih ada kebocoran. Maka, perlu langka inovasi di sini, misalnya dengan memasang alat transaksi online yang terintegrasi dengan Badan Pendapatan dan Keuangan Daerah. Dengan begitu, pemerintah bisa melakukan pengecekan secara online terhadap pajak yang dititipkan para wajib pajak dari setiap kali transaksi di restoran tersebut,” ucapnya.

Bahkan, dia menilai, pajak parkir terlalu stagnan. “Kenaikan pendapatan pajak dari sektor perparkiran terlalu stagnan, tidak signifikan. Rasio jumlah pemilik kendaraan terus meningkat di Kota Tangsel,” tuturnya.

Ia mengatakan, di sisa jabatan Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany, seharusnya OPD penghasil lebih bergerak cepat lagi. Tidak hanya sekadar menunggu perintah wali kota. “OPD penghasil sebagai pembantu wali kota harus jauh lebih inovatif. Tidak lagi hanya menunggu perintah dari wali kota di sisa masa anggaran 2019 ini,” katanya. (DA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here