Target tak Pernah Tercapai, Retribusi Minuman Beralkohol Terancam Dihapus

TANGERANG, (KB).- Badan Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang mendorong penghapusan retribusi minuman beralkohol. Alasannya, karena target pendapatan asli daerah (PAD) dari restribusi minuman keras (miras) sebesar Rp 30 juta dalam setahun tidak pernah tercapai. Bahkan, tahun lalu, realisasi restribusi miras hanya Rp 5 juta.

Kepala BPKAD Kabupaten Tangerang Ahmad Hidayat mengungkapkan, saat rapat evaluasi tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), pihaknya mengusulkan sumber restribusi yang tidak bermanfaat banyak lebih baik dihapus, karena realisasinya tidak pernah tercapai target, di antarnya restribusi minuman beralkohol atau miras.

“Saya pernah mengusulkan, restribusi miras untuk dihapus. Sebab, targetnya kecil hanya Rp 30 juta setahun dan juga realisasinya tidak pernah mencapai target. Setahun hanya dapat Rp 5 juta,” katanya, Ahad (12/1/2020).

Hanya saja, ujar dia, usulan untuk menghapus restribusi miras tersebut, ditolak oleh TPAD dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), karena restribusi miras tersebut, merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah (PP). Namun demikian, dia lupa PP tentang restribusi miras tersebut.

“Argumentasi dari pihak DPMPTSP, jika restribusi miras mau dihapus PP harus direvisi dulu,” ucapnya.

Menurut dia, munculnya keinginan penghapusan restribusi miras tersebut, karena dinilai mengganggu performance atau kinerja dari DPMPTSP, karena tidak pernah tercapai target restribusi miras. Namun, setelah mendapatkan jawaban DPMPTSP, pihaknya tentu harus memahaminya. Terpenting bagimana ke depan, agar restribusi miras tersebut, bisa mencapai target.

“Bagi orang keuangan (BPKAD), jika target sudah ditentukan, tapi tidak tercapai, bisa disebut kinerjanya kurang bagus,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, dia mengapresiasi kinerja dari Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Kabupaten Tangerang. Sebab, berdasarkan data dari BPKAD, restribusi pajak pada 2019 lalu, sudah mencapai target, bahkan surplus. Untuk itu, dia berharap, kinerja yang baik tersebut harus dipertahankan.

“PAD dari sektor restribusi pajak pada 2019, lalu surplus. Saya apresiasi ke Bapeda,” katanya.

Terpisah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tangerang Bambang Mardi Sentosa membenarkan, target restribusi miras tidak tercapai. Namun demikian, pihaknya akan memaksimalkan potensi restribusi tersebut.

“Restribusi miras hanya dibayar satu kali saat membuat izin,” ujarnya.

Genjot retribusi terminal

Sementara itu, PAD dari sektor retribusi terminal perlu digenjot tahun ini. Alasannya, berdasarkan data BPKAD Kabupaten Tangerang pada 2019 atau setahun. Realisasi retribusi terminal masih nol rupiah. Padahal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang memiliki satu terminal di Pasar Sentiong, Desa Saga, Kecamatan Balaraja.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tangerang Agus Suryana tidak memungkiri hal tersebut. Menurut dia, tidak masuknya PAD dari sektor retribusi terminal, karena status terminal di Pasar Sentiong, Kecamatan Balaraja tersebut diambil alih Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, meskipun terminal tersebut dibangun oleh Pemkab Tangerang. Dengan perubahan status terminal tersebut, ucap dia, Dishub Kabupaten Tangerang tidak memungut retribusi.

“Sejak Terminal Sentiong itu diambil alih Pemprov Banten, kami tidak memungut retribusi. Tapi, Pemkab Tangerang memang menargetkan PAD dari sektor retribusi terminal,” tuturnya.

Pihaknya, kata dia, sudah mengusulkan ke Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dan anggota DPRD Kabupaten Tangerang, agar retribusi terminal dihapus. Namun hingga saat ini atau pada 2020, PAD dari sektor retribusi terminal masih ditargetkan sekitar Rp 50 juta dalam setahun.

“Kami juga sudah memohon ke Pemprov Banten, agar Terminal Sentiong diserahkan ke pemkab. Tapi, hingga sekarang belum ada respons. Saya yakin jika Terminal Sentiong dikelola oleh kami, target retribusi bisa tercapai,” katanya.

Karena tidak ada jalan keluar untuk merealisasi target retribusi terminal. Akhirnya, dia mengambil keputusan untuk menggali potensi PAD dari sektor parkir di bahu jalan untuk menutupi target retribusi terminal tersebut.

“Tahun ini, kami akan genjot retribusi parkir di bahu jalan dengan sistem parkir berlangganan. Saya yakin sistem parkir berlangganan ini bisa memberikan kontribusi besar buat PAD dan juga bisa menutupi target retribusi terminal,” ujarnya.

Ia menambahkan, konsep parkir berlangganan di bahu jalan sudah diusulkan ke DPRD Kabupaten Tangerang untuk dibuat peraturan daerah (Perda) sebagai dasar hukum menarik restribusi tersebut. Jika sudah disahkan, nantinya warga yang memarkir kendaraannya di pertokoan akan dipungut sekitar Rp 10.000 setahun.

“Retribusi parkir di bahu jalan ini, beda dengan parkir di fasilitas umum. Kalau parkir di fasilitas umum itu, dikelola oleh BLUD (badan layanan umum daerah), bukan oleh Dishub,” ucapnya. (DA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here