Target PBB, DPRD Pandeglang Serap Kegalauan Kepala Desa

PANDEGLANG, (KB).- Komisi II DPRD Pandeglang kunjungan kerja (kunker) dalam daerah ke Desa Pasir Eurih, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Kamis (24/10/2019). Dalam kunker tersebut, dewan menyerap aspirasi soal kegalauan kepala desa dengan target pajak bumi dan bangunan (PBB).

Kunker dipimpin Ketua Komisi II Agus Sopian dan tiga anggota, Rika Kartikasari, Kumaedi dan Novia. Menurut anggota Komisi II DPRD Pandeglang Rika Kartikasari, memasuki akhir tahun 2019 para kepala desa mendapatkan kesulitan, terutama soal target pelunasan PBB.

Mereka sering kali merasa galau jika target pelunasan PBB tidak tercapai. Apalagi jika ada warga tidak mampu membayar PBB, hal itu menjadi risiko kepala desa untuk tetap melunasinya.

“Iya, mereka tidak ingin hanya gara-gara mengejar target pelunasan PBB harus mengambil dari dana desa. Sebab itu namanya akan mengundang masalah. Apalagi sekarang nilai PBB akan naik karena dampak dari naiknya nilai jual objek pajak atau NJOP,” kata Rika Kartikasari kepada Kabar Banten seusai pulang dari kunker.

Ia menjelaskan, naiknya NJOP sampai 300 persen akan berdampak pula pada nilai wajib pajak PBB yang harus dibayar oleh warga. Oleh karena itu, lanjut Rika, para kepala desa ingin menyampaikan aspirasi ke dewan tentang solusi untuk menyadarkan wajib pajak PBB.

“Para kades sedang mencari solusi bagaimana agar warganya sadar dan tepat waktu membayar PBB. Apalagi sekarang nilainya naik, jelas akan menjadi kendala bagi kades. Disaat warga tidak dapat membayar PBB, sudah pasti ini menjadi tanggung jawab kades,” ujar Rika.

Sesuai dengan aspirasi kades, kata Rika, pemerintah harus bisa mengeluarkan sanksi bagi setiap warga yang tidak dapat membayar pajak. Namun, sanksi tersebut sifatnya administrasi yang tidak memberatkan masyarakat.

“Iya, kasihan kepala desa, mereka pasti galau menghadapi soal pajak. Sebab, bagaimana pun juga namanya pelunasan PBB biasanya ditanggulangi oleh kepala desa,” ucapnya.

Ketua Komisi II DPRD Pandeglang Agus Sopian menyatakan, pelunasan pajak merupakan kewajiban objek pajak. Terkait dengan PBB, harus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat secara jelas.

“Memang naiknya nilai NJOP akan mempengaruhi terhadap PBB. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama antara pemerintahan desa, kabupaten dan kami selaku legislatif,” tutur Agus.

Meski demikian, Agus berharap kades agar tetap berhati-hati merealisasikan dana desa sesuai peruntukannya. Jangan sampai dana desa dipakai untuk melunasi PBB.

“Nanti hasil kunker ini akan kami bahas di komisi untuk disampaikan ke eksekutif. Masalah ini penting untuk menjawab kegalauan para kepala desa,” ucapnya. (EM)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here