Rabu, 26 September 2018

TAPD Tolak Penghapusan Pajak

PANDEGLANG, (KB).- Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Pemkab Pandeglang mengklaim penerimaan pajak sarang burung walet minim. Sehingga, ada wacana pajak tersebut akan dihapuskan karena pengusahanya banyak gulung tikar. Sementara itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menolak wacana penghapusan pajak tersebut. Karena pajak sarang burung walet masih dianggap cukup potensial untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut data di BP2D, tahun 2018 untuk penerimaan pajaknya hanya ditarget Rp 2,5 juta. Sedangkan tahun sebelumnya sebesar Rp 6,5 juta dan target tersebut juga tidak tercapai. “Ya, untuk pajak sarang burung walet minim. Apalagi sekarang ada surat masuk dari para pengusaha walet meminta pajak tersebut untuk dihapuskan. Alasannya, biaya produksi tidak sebanding dengan hasil penjualan,” kata Kepala Seksi Bidang Pemeriksaan dan Pembukuan BP2D Pemkab Pandeglang, Wawan kepada Kabar Banten, Jumat (23/2/2018).

Menurut dia, saat ini para pengusaha walet tersebut mengeluh. Selain dibebankan biaya produksi yang tinggi, juga hasil pendapatan sarang burung walet tidak stabil. Sehingga terjadi penurunan hasil panen sarang burung walet. “Surat permohonan pengusaha untuk menghapus pajak itu sudah masuk ke BP2D. Surat permohonan penghapusan pajak itu dari 10 wajib pajak sarang burung walet,” ujarnya.

Menurut dia, permohonan penghapusan pajak sarang burung walet pernah dibahas bersama dewan. Karena terjadi penurunan harga dan penurunan hasil panen pengusaha sarang burung walet. “Memang, kemungkinan pajak sarang burung walet akan dihilangkan dari pendapatan asli daerah. Rencana ini sudah kita diskusikan bersama dewan saat pembahasan APBD 2018. Sebagian dewan setuju. Tapi itu kebijakan ada di Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD,” tuturnya.

Berdasarkan data di BP2D menyebutkan, terjadi penurunan panen sarang burung walet. Selain itu, sudah banyak pengusahanya yang gulung tikar. Petugas sudah mencoba menemui para pengusaha ke lokasi sarang burung walet, namun keberadaan sarang tersebut sudah kosong ditinggalkan pemiliknya. “Sarangnya memang masih ada, tapi banyak yang ditelantarkan. Kami coba terus berikan pembinaan. Tetapi hasil produksi mereka tidak untung dan usaha itu sudah banyak ditinggalkan para pengusahanya,” ujarnya.

Ia mengatakan, penyebab pengusaha sarang burung walet ambruk karena harga jual merosot. Sehingga para pengusaha terpaksa menutup usahanya dengan pertimbangan tidak mau rugi.
“Untuk target PAD sarang walet tahun 2018 hanya Rp 2,5 juta dan tahun 2017 lalu Rp 6,5 juta. Itu pun tidak tercapai,” katanya.

Sementara itu , Anggota TAPD Pandeglang, Ramadhani mengatakan, wacana penghapusan sarang burung walet tidak akan dilakukan. Alasannya, pajak tersebut masih cukup potensial karena ada beberapa pengusaha yang memproduksi sarang walet.
“Bukan objek pajaknya yang dihapus melainkan targetnya yang diturunkan. Kalau harga sarang walet tinggi, kami naikkan lagi pajaknya,” ucap Ramadani.

Anggota Komisi II DPRD Pandeglang, Hj. Ida Hamidah meminta pemerintah untuk tidak mengambil keputusan sepihak terhadap wacana penghapusan pajak sarang burung walet. “Saya harap pemerintah harus meneliti dulu surat permohonan penghapusan pajak dari pengusaha sarang burung walet. Harus ada kajian mendalam sebelum memutuskan penghapusan pajak. Sebab, sampai sekarang harga sarang burung walet itu masih tinggi,” tuturnya. (IF)***


Sekilas Info

Bidan Garda Terdepan ‎Kesehatan Bangsa

PANDEGLANG, (KB).- Bupati Pandeglang Hj. Irna Narulita mengatakan, profesi bidan menjadi ujung tombak pembangunan manusia Indonesia …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *