Minggu, 21 Oktober 2018

Tanto Warsono Arban: Pemkab Pandeglang Butuh 1.200 ASN

PANDEGLANG, (KB).- Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban mengatakan, saat ini Pemkab masih membutuhkan sekitar 1.200 aparatur sipil negara (ASN). Kebutuhan aparatur tersebut khususnya untuk tenaga guru. Sebab, masih banyak sekolah gurunya hanya satu yang status ASN.

“Idealnya, satu sekolah ada lima guru yang ASN. Jadi, kita masih kekurangan 1.200 ASN,” kata Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban, Jumat (27/4/2018).

Untuk mengisi kekurangan ASN, lanjut Tanto, Pemkab sudah pernah mengusulkan formasi ASN ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Dengan harapan kuota calon aparatur sipil negara (CASN) Pandeglang bisa bertambah.

“Setiap tahun kita usulkan kuota CASN untuk mengganti pegawai yang pensiun. Tetapi sampai sekarang belum ada jawaban,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta membenarkan pernah mengusulkan penambahan formasi CASN ke pemerintah pusat. Kebutuhan aparatur itu bukan untuk tenaga guru saja. Tetapi untuk tenaga teknis di organisasi perangkat daerah (OPD) masih kekurangan.

”Kami sudah mengusulkan sejak bulan Oktober lalu. Awalnya 600 CASN. Karena ada perbaikan Anjab (Analisis jabatan), kami usulkan 500 pegawai,” kata Fahmi.

Ia mengatakan, formasi aparatur yang diusulkan sebanyak tujuh bidang. Di antaranya tenaga kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pariwisata, dan pertanian. Formasi itu didominasi untuk posisi teknis, sesuai arahan dari Kemenpan RB.

”Memang awalnya kami hanya mengusulkan untuk bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, sesuai amanat kementerian. Namun bupati meminta agar disertakan pula usulan bidang lainnya, jadi total ada 7 bidang yang kami usulkan,” tuturnya.

Sampai sekarang belum ada informasi tentang kepastian pengangkatan CASN. Kami akan terus koordinasi dengan Pemprov dan BKN. (IF)*


Sekilas Info

Pimpinan Pesantren dan Santri harus “Melek Media”

PANDEGLANG, (KB).- Pimpinan pondok pesantren dan para santri harus “melek media” agar tidak menjadi korban hoaks …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *