Jumat, 21 September 2018

Tanto Minta Inspektorat Usut Dugaan Pungli Prona

PANDEGLANG, (KB).- Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban menginstruksikan agar Inspektorat bertindak melakukan investigasi kasus dugaan pungutan liar (pungli) pembuatan sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) atau sertifikat prona di Desa Bojongmanik, Kecamatan Sindangresmi, Pandeglang.

Apalagi dugaan pungli itu melibatkan aparat desa, kasusnya harus terang benderang. “Jika terbukti, pihak terlibat agar ditindak sesuai Perundang-undangan yang berlaku. Sebab, kami berharap segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum ditindak tegas  oleh aparat penegak hukum. Nanti saya akan menyampaikan ke Inspektorat soal temuan dugaan pungli. Kami urus di internal  dan investigasi, apakah benar atau tidak. Saya kira ini terindikasi terjadi di semua wilayah,” kata Tanto kepada Kabar Banten, Senin (27/11/2017).

Selain itu ,Tanto mengusulkan agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang berkoordinasi membuat regulasi khusus mengenai mekanisme dan ketentuan pembuatan sertifikat PTSL.  Sehingga,  dengan adanya regulasi tersebut, Pemkab bisa saja membiayai pembuatan sertifikat yang dulu dikenal dengan  prona itu yang tidak didanai oleh APBN. “Kalau memang itu membebani masyarakat, bisa saja dibuatkan regulasi khusus seperti Perda (Peraturan Daerah) , sehingga anggaran diakomodasi  oleh pemerintah. Dari pada  katanya gratis,  tapi masih membebani masyarakat,” tuturnya.

‎Menurutnya,  biaya yang dipungut oleh oknum aparatur desa sudah melebihi kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah. Padahal, pemerintah telah menegaskan program tersebut tidak dipungut biaya meski ada pengecualian. Sekalipun nanti anggarannya ditanggulangi Pemkab, diprediksi tidak akan  terlalu besar. “Kalau  biaya tidak besar, tidak masalah. Jika 1 pembuatan sertifikat Rp300 ribu, tinggal dikalikan jumlah kuota. Itu mungkin tidak terlalu besar, karena itu untuk kepentingan masyarakat. Apalagi ini untuk ikut mensukseskan program srategis pemerintah pusat,” ucapnya.

Sementara itu Inspektur, Inspektorat Kabupaten Pandeglang Iskandar mengatakan, pihaknya akan turun tangan menangani kasus dugaan pungli PTSL. Kasus tersebut harus dilakukan ivestigasi terlebih dahulu. Jika terbukti,   kasus itu akan di  sampaikan ke pimpinan. “Untuk perintah pimpinan akan kami tindaklanjuti. Nanti kami klarifikasi dulu. Kalau memang ada terbukti dengan indikasi memperkaya diri sendiri, dan lain sebagainya, kita lakukan pemeriksaan dulu. Ya kalau terbukti, kita serahkan ke pimpinan, dan sanksinya nanti seperti apa,” ucapnya.(IF)***


Sekilas Info

Pemkab Pandeglang Diminta Transparansi Publik

PANDEGLANG, KB.- Massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang berunjuk rasa di depan Gedung Setda …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *