Selasa, 20 Februari 2018

Tanpa Persetujuan, Orangtua Terbebani Pungutan Sekolah

SERANG, (KB).- Pungutan biaya pendidikan yang membebani siswa masih terjadi di sejumlah sekolah. Meski sumbangan diperbolehkan, namun kerap kali pungutan tanpa persetujuan orangtua. Kondisi tersebut kerap dikeluhkan orangtua siswa. Wali siswa, Aini Rahmayanti mengatakan, pungutan-pungutan di sekolah sangat membebani orangtua yang tidak mampu. Anaknya bersekolah di salah satu SMA negeri di Kota Serang.

“Awalnya memang gratis. Setelah naik ke kelas 3 banyak pungutan. Alasannya, kata pihak sekolah, yang sering gratis itu wilayah Kota Serang aja, jadi sekarang dialihkan dananya untuk ke sekolah yang ada di desa-desa,” katanya, Ahad (5/11/2017). Aini harus mengeluarkan uang Rp 200.000 per bulannya untuk biaya kursus komputer anaknya. Belum lagi untuk biaya-biaya lainnya, seperti buku paket.

“Banyak pungutan yang jelas-jelas membebankan orangtua siswa. Seperti harus membayar Rp 200.000 setiap bulan, setahun udah Rp 1 juta lebih. Katanya dana yang Rp 200.000 untuk biaya kursus komputer, belum lagi beli buku paket dan LKS, setengah semester sudah ganti lagi,” ucapnya.

Menurutnya, semua itu tidak pernah dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan pihak orangtua siswa.
“Jelas kami selaku orang tua merasa keberatan. Sangat membebankan ada pungutan-pungutan seperti itu. Kalau Pak Gubernur bilang sekolah gratis nyatanya masih ada sekolah yang melakukan pungutan,” tuturnya.

Sementara, Wakil Kepala SMAN 3 Kota Serang, Saufi Muchtadin mengatakan, pihaknya tidak pernah memaksakan orangtua siswa untuk membeli buku paket dan lainnya. “Kami juga tidak memaksa orangtua siswa untuk membeli buku paket dan kebijakan lainnya. Kalau yang Rp 200.000 untuk kegiatan lain yang sudah terhitung seperti kursus komputer dan lain-lain,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov Banten akan menggratiskan biaya SMA/SMK mulai 2018. Gubernur Banten Wahidin Halim menegaskan tidak ada lagi komite sekolah yang memungut iuran kepada siswa. “(Mulai) nanti tahun depan. Jangan ada komite pungut-pungut duit. Jangan pungut duit. Anggarin saja lewat Bosda (bantuan operasional sekolah daerah). Kita dukung fasilitasnya, kita bangun sekolahnya,” ucap Wahidin, seusai rapat paripurna di DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (31/10) lalu.

Wahidin mengatakan, sudah seharusnya biaya pendidikan gratis untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama bagi yang kurang mampu. “Itu mah harus gratis. Karena bayar itu kan kepala sekolah dengan komite. Itu Di-nol-kan saja oleh kita. Kalau nanti ternyata masih ada, kita pecat kepala sekolahnya. Karena itu masuk pungli,” katanya. (RI/DE)***


Sekilas Info

Ibunda Rektor Untirta Tutup Usia, Ribuan Jemaah Ikuti Shalat Jenazah

Ribuan warga dari berbagai kalangan mengikuti shalat jenazah Hj Khurnaeli binti H Hutbi, di Mushala …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *