Sabtu, 17 November 2018

Tangsel Belum Usulkan UMK 2018

SERANG, (KB).- Upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2018 untuk 8 daerah akan ditetapkan dalam rapat pleno yang akan digelar Pemprov Banten pada Senin (13/11/2017) mendatang. Sebelumnya, pada Jumat (10/11) kemarin merupakan batas waktu penyerahan rekomendasi UMK bupati/wali kota ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten.

Berdasarkan informasi, hingga pukul 18.00, Disnakertrans Banten sudah menerima rekomendasi UMK dari 7 kabupaten/kota yaitu Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. Sedangkan satu daerah belum menyerahkan yaitu Kota Tangerang Selatan. “7 daerah sudah masuk, ini tinggal menunggu dari Tangsel. Pasti masuk hari ini karena terakhir batas penyerahan rekomendasi,” ujar Kepala Disnakertrans Banten, Al Hamidi, melalui sambungan telefon, Jumat (10/11/2017).

Selanjutnya, pihak Dinakertrans Provinsi Banten akan mengundang Dewan Pengupahan untuk melakukan rapat pleno. Hasil pleno tersebut yang nantinya akan dibuatkan surat keputusan yang ditandatangani Gubernur Banten Wahidin Halim. “Rencana tanggal 13 November 2017. Hasil keputusannya harus sudah diumumkan paling lambat tanggal 20 November,” ujar Al Hamidi.

Meski begitu, Al Hamidi enggan mengungkap besaran UMK yang merupakan rekomendasi bupati/wali kota tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa ada kabupaten/kota yang mengusulkan lebih dari besaran sesuai PP 78/2015. Oleh karena itu, pihaknya memastikan akan mengoreksi angka UMK tersebut. “Ada yang lebih. Sebenarnya bukan tidak mengacu ke PP 78. Semuanya mengacu itu, tetapi ini soal angka saja, kan ada yang pembulatan, jadi nilainya beda, lebih dari PP 78. Ya nanti kita koreksi,” ujar Al Hamidi.

Ia mengungkapkan, pleno dilakukan pada 13 November untuk mengantisipasi jika ada hal-hal yang tidak diinginkan. “Kita coba dulu di tanggal segitu. Jadi kalau ada apa-apa kita punya spare waktu beberapa hari untuk maksimal menetapkan di tanggal 20 November,” ucapnya.

Mengacu PP 78

Al Hamidi memastikan pihaknya tetap mengacu pada PP No. 78 Tahun 2015 dalam menetapkan UMK 2018. Oleh karena itu, Al Hamidi meminta buruh untuk mengikuti aturan tersebut. “Supaya tercipta hubungan industrial yang harmonis, sebaiknya buruh juga mengacu pada aturan berlaku. Bukankah gugatan pernah disampaikan dan ditolak? Jadi kami sarankan mengacu PP 78 saja, kecuali PP itu dicabut,” ujarnya.

Ia mengatakan, pemerintah daerah harus patuh pada kebijakan pusat. Jika daerah menetapkan UMK tidak mengacu pada PP 78 akan terkena sanksi. “Ada sanksinya kalau gubernur menetapkan di luar aturan itu. Saya tidak hafal (sanksinya), ada di edaran itu,” tuturnya. Ia mengungkapkan, gubernur juga sudah menyampaikan surat ke kabupaten/kota agar dalam menetapkan UMK 2018 mengacu pada PP 78. “Gubernur sudah kirim surat ke kabupaten/kota agar mengacu PP 78,” ujarnya.

Menurutnya, gejolak aksi buruh merupakan hal biasa dalam setiap menjelang penetapan UMK. Ia pun menganggapnya sebagai hal yang wajar. “Kalau demo setiap tahun ya enggak apa-apa, namanya juga menyampaikan aspirasi, itu hak para buruh. Dan saya belum pernah menolak. Kalau menuntut sah-sah saja, memang sudah diatur silahkan, yang penting tidak anarkis dan tetap ciptakan hubungan industrial yang harmonis di perusahaan,” ujarnya.

Anggota Dewan Pengupahan Banten, Suratman membenarkan agenda pleno tersebut. Ketua Pimpinan Cabang SPL FSPMI Cilegon ini berharap gubernur menetapkan UMK sesuai dengan rekomendasi Plt Wali Kota Cilegon Edi Ariadi sebesar 3.555.097. “Kita di atas PP 78,” kata Suratman, melalui pesan Whatsapp, kemarin. (RI)***


Sekilas Info

Jika Tetap di Rp 40 Miliar, Pemkab Serang akan Mengembalikan Bankeu

SERANG, (KB).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang tetap akan mengembalikan bantuan keuangan (Bankeu) dari provinsi jika tetap …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *