Tanggapi Isu Miring Mutasi, Edi Ariadi: Saya Hanya Ingin Meluruskan yang Bengkok

CILEGON, (KB).- Suara sumbang muncul pascamutasi yang dilaksanakan Pemkot Cilegon jelang Lebaran dua pekan lalu. Suara sumbang tersebut, disinyalir berasal dari pihak-pihak yang tidak puas akan kegiatan tersebut.

Wali Kota Cilegon Edi Ariadi sedang mendengar isu-isu miring seputar mutasi. Terkait hal tersebut, dia angkat bicara. Menurut dia, banyak pihak yang berprasangka buruk terhadap mutasi yang dilakukan Pemkot Cilegon. Kritikan tajam juga mewarnai opini di lapangan, salah satunya mutasi tersebut bersifat zalim.

“Ada yang bicara, kenapa kok mutasinya sebelum Lebaran, buru-buru sekali. Lalu, ada yang bilang formasi mutasi kemarin terbilang zalim, itu sudah saya dengar,” katanya.

Padahal, ujar dia, perumusan rotasi yang dibuat oleh Baperjakat yang berujung pada persetujuan dirinya, dalam rangka pengingkatan kinerja Pemkot Cilegon. Menurut dia, selama ini banyak pejabat yang ditempatkan di tempat yang salah, sehingga membuat program-program kerja dinas tersebut, tidak berkembang.

“Saya akui aparatur saya banyak yang belum tune in, baik dari segi pengelolaan kegiatan dinas, pelayanan, perizinan, dan lain-lain,” ujarnya.

Kondisi tersebut, telah lama terjadi di Lingkungan Pemkot Cilegon. Ia geram dengan kondisi tersebut.

“Contohnya saja Dishub (Dinas Perhubungan Kota Cilegon). Kok jadi seperti terminal bayangan. Sering terlihat ada bus Arimbi, Bus Budiman, bahkan truk gandengan parkir. Saya ngomong ke bu sekda (Sari Suryati), lama-lama saya akan beli gembok. Biar setiap Jumat sore pagarnya digembok,” ucapnya.

Selain karena niatan baik, format mutasi kemarin untuk memerbaiki nama baik Pemkot Cilegon. Terlebih, tutur Edi, Pemkot Cilegon mendapat pengawasan dari instansi-instansi vertikal. “Kami ini terus dipantau, mutasi kemarin kan di dalamnya mengikuti rekomendasi KPK,” katanya.

Ia mengungkapkan, mutasi kemarin dilakukan untuk mengarahkan birokrasi pemerintahan ke jalur seharusnya. Ia memberanikan diri mengambil risiko atas pihak-pihak yang dirugikan.

“Saya ini hanya ingin meluruskan yang bengkok-bengkok. Kalau ada yang merasa mutasi kemarin, adalah hukuman, jangan merasa seperti itu. Tunjukkan saja prestasinya, lagi pula sisa waktu saya menjabat sebagai wali kota kan paling dua tahun,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Cilegon Mahmudin menuturkan, jika mutasi kemarin murni hasil penilaian Baperjakat. Ia membenarkan, jika salah satu pertimbangan pada mutasi kemarin, merupakan rekomendasi KPK.

“KPK pantau terus loh. Apalagi untuk pejabat yang sudah menjabat di tempat yang sama selama lebih dari lima tahun. Itu ditanyakan, kenapa gak pindah-pindah,” ucapnya.

Dalam waktu dekat, tutur dia, mutasi eselon II juga akan dilaksanakan. Di mana pada pertengahan Juni ini, akan dilakukan assessment esselon II sebagai persiapan mutasi rotasi.

“Nanti pada 20-21 Juni, akan ada assessment di LAN, Jatinangor, Bandung. Hasil assessment ini akan menentukan jabatan mana yang cocok dimiliki oleh para pejabat nanti,” katanya. (AH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here