Tanggapan Saya atas Korupsi di Aceh

Korupsi adalah kejahatan kemanusiaan yang meminggirkan kepentingan publik bagi segelintir orang.

Penangkapan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, sekali lagi menunjukkan pada kita bahwa pelaku korupsi tidak surut walau kinerja KPK begitu memuaskan.

Sebelum Pilkada dilaksanakan misalnya sejumlah petahana yang mau maju kembali sebagai kepala daerah pun dioperasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.

Lembaga anti-rasuah ini tanpa kenal lelah dan tak kenal takut apalagi gentar pada koruptor terus ditangkap agar Indonesia bersih dari korupsi.

Namun malangnya, masih juga kita dengar kejadian OTT oleh KPK. Pertanyaan kita sekarang apa penyebabnya?

Pertama, korupsi akan terus terjadi di daerah atau wilayah yang memang memiliki sumber keuangan tinggi. Daerah yang mengelola sumber daya finansial besar memang menjadi episentrum bagi koruptor.

Kedua, minimnya pengawasan yang ketat sehingga memudahkan pelaku korupsi melakukan manipulasi dan fraud pada sumber uang yang dikelolanya.

Ketiga, rendahnya hukuman yang diberikan pada pelaku korupsi. Kajian yang dilakukan oleh ICW misalnya menunjukkan hanya 2-4 tahun saja hukuman yang diberikan pada para koruptor. Ini lebih rendah jika dibandingkan dengan mereka-mereka yang terjerat UU ITE.

Keempat, koruptor tidak pernah benar-benar dimiskinkan sehingga tidak ada efek jera pada pelaku selanjutnya.

Kelima, gagalnya pendidikan nasional yang salah satu tujuannya adalah membangun kesadaran bersama akan kebangsaan dan kemanusiaan. Yang di dalamnya pula memperlihatkan gagalnya pembangunan karakter, mental, dan integritas dalam diri manusia-manusia Indonesia. (Leo Agustino, PhD/Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here