Tangani Masalah Hukum, Pemkab Serang Perpanjang MoU dengan Kejari

SERANG, (KB).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang melakukan perpanjangan MoU dengan Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejari) Serang bidang perdata dan tata usaha negara (Datun), Kamis (15/11/2018). Melalui MoU tersebut, Kejari akan memberikan bantuan hukum terkait bidang tersebut.

Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengatakan, penandatangan MoU kali ini merupakan perpanjangan yang sudah dilakukan sebelumnya. “Perpanjangan dua tahun sekali. Ini untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Kejari, yaitu perdata dan tata usaha,” katanya.

Ia menuturkan, Pemkab Serang sangat membutuhkan adanya kerja sama dengan Kejari tersebut, khususnya dalam bantuan hukum. Terlebih peran Kejari sebagai pengacara pemerintah.

“Terus kajian dan pertimbangan hukum, seperti kami pernah ada soal kolektif dana rutilahu itu, kami minta legal opinion. Terus tindakan hukum, seperti eksekusi hasil dari pengadilan. Ini juga kami terkait aset pemda, terus ada juga tunggakan pajak itu sangat terbantu, seperti PDAM sudah jalan,” ujarnya.

Menurut dia, ada banyak hal berkaitan dengan kewenangan Kejari yang bisa diperbantukan kepada Pemkab Serang. “Pajak itu nanti termasuk Pondok Kalimaya Putih (PKP). PDAM berjalan. Untuk pajak ini, kami coba lebih fokus lagi,” ucapnya.

Sementara, Kepala Kejari Serang, Azhari berterima kasih dengan kepercayaan yang telah diberikan pemkab. Ia menjelaskan, untuk bidang perdata dan tata usaha negara memang sebelumnya sudah ada MoU. Setelah ada MoU nantinya akan keluar surat kuasa yang diberikan kepada Kejari Serang.

“Dengan adanya MoU ini bupati tidak mesti langsung kepada kami, tapi dari kadis kepada Kejari nanti dengan hak subtitusi kepada pengacara negara. Jadi, kami selain bertugas sebagai jaksa penuntut umum juga sebagai pengacara negara,” tuturnya.

Ia mengatakan, dalam beberapa hal pihaknya memang sudah melakukan MoU, seperti PDAM, Bjb hingga BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. “Jadi ini sudah lama berjalan, kemudian dengan adanya MoU hari ini perpanjangan,” katanya.

Selama ini, ujar dia, terkait MoU tersebut, memang kurang sosialisasi. Namun, dengan kembali dilakukan perpanjangan tersebut, menjadi payung hukum. “Jadi, payung hukum buat kadis yang minta bantuan hukum bidang datun (perdata dan tata usaha negara),” ucapnya.

Ia menuturkan, setelah ada surat kuasa tersebut, Kejari tetap tidak bergerak sendiri. Namun, tetap berkoordinasi dengan kabag hukum. Disinggung terkait pajak PKP yang belum tuntas, pihaknya berjanji akan mempelajari masalah tersebut.

“Kami tetap koordinasi dan pelajari dulu datanya seperti apa nanti apakah pak sekda atau kadis memberikan penjelasan, nanti baru kami ekspos dan kami bisa tahu masalahnya. Nanti baru bertindak dengan surat kuasa,” tuturnya. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here