Tambahan Libur untuk ASN Belum Diperlukan

TANGERANG, (KB).- Pemerintah tengah menggodok penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019.

Dalam penilaian kinerja itu, nantinya ASN akan dikategorikan menjadi 3 peringkat, yaitu peringkat terbaik (exceed expectation) sebesar 20 persen, peringkat menengah sekitar 60-67 persen, dan peringkat terendah (low) sebesar 20 persen.

Terkait hal itu Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang Ahmad Lutfi mengatakan, wacana penambahan libur untuk aparatur sipil negara (ASN) belum diperlukan.

Lutfi menuturkan ada beberapa kedinasan yang tak bisa diterapkan untuk hari libur yang kian panjang. Pada akhirnya, menurut dia, masyarakat lah yang jadi korbannya.

“Seperti perizinan, kemudian rumah sakit, Puskemas itu kan harus ada orangnya (petugas kesehatan),” ujarnya, akhir pekan kemarin.

Selain itu, Lutfi menilai pelayanan seperti perizinan dan lainnya yang dibutuhkan masyarakat secara real-timeharus menambah jam kerja. Bahkan di hari libur sekalipun. “Ya kalau bisa Sabtu-Minggu itu benar benar harus bisa melayani,” imbuh Lutfi.

Tidak hanya itu, dirinya juga menilai tidak ada jaminan pelayanan ASN akan semakin baik jika libur ditambah menjadi tiga hari dalam seminggu.

“Adanya penambahan hari libur apakah bisa menjamin ASN untuk melayani masyarakat secara maksimal,” tandasnya.

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan mempertanyakan efektivitas kinerja jika ASN mendapat penambahan libur pada hari Jumat. Karena dengan penambahan libur tersebut membuat waktu kerja para pegawai berkurang untuk pelayanan masyarakat.

“Kalau untuk efektif itu harus perlu ada kajian. Karena Jumat, Sabtu dan Minggu libur, asal pelayanan masyarakat tak menurun,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelantikan (BKPP) Kota Tangsel, Apendi.

Menurut Apendi, sampai saat ini belum mengetahui adanya wacana penambahan libur pada PNS. Namun, kata Apendi, kajian harus dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) yang menaungi sebelum merealisasikan.

“Jadi perlu kajian itu sebelum direalisasikan. Kami di sini prinsipnya bakal ikuti aturan pusat apapun keputusanya,” tukasnya. (DA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here