Sabtu, 22 September 2018

Tak Sesuai Tuntutan, KPK Banding Vonis Iman Ariyadi

SERANG, (KB).- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil langkah banding atas vonis Wali Kota Cilegon nonaktif Tubagus Iman Ariyadi. Sikap banding tersebut diambil setelah vonis Pengadilan Tipikor Serang belum sesuai dengan tuntutan penuntut umum KPK.

“Hari ini pihak KPK telah menyatakan sikap banding terhadap putusan (vonis) Tubagus Iman Ariyadi,” ujar Panitera Muda (Panmud) Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Serang Nur Fuad kepada Kabar Banten Kamis (21/6/2018).

Iman sebelumnya divonis enam tahun penjara. Dia dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terkait kasus suap rekomendasi analisisi mengenai dampak lingkungan (AMDAL) pembangunan mall transmart senilai Rp 1,5 miliar.

Dalam vonis yang dibacakan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (6/6/2018) Iman diadili bersamaKepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Cilegon nonaktif Ahmad Dita Prawira (vonis lima tahun penjara dan denda Rp 225 juta subsider dua bulan) dan politisi Partai Golkar Cilegon, Hendri (vonis empat tahun dan denda Rp 200 juta subsider 1 bulan).

Selain pidana penjara, Iman juga diganjar denda sebesar Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan. Perbuatan Iman bersama Dita dan Hendri menurut majelis hakim telah terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. “Banding tersebut hanya untuk Iman, sedangkan yang lain (Dita dan Hendri) belum ada pernyataan sikap,” kata Nur Fuad.

Dalam vonis tersebut, majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan JPU KPK terkaitpencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok. Majelis berpendapat, hak untuk dipilih atau mencalonkan diri sebagai pejabat negara merupakan hak asasi. Tuntutan KPK dinilai terlalu berlebihan terlebih Iman juga diganjar pidana penjara. “Sikap banding tersebut baru KPK. Pihak Iman, Dita dan Hendri belum menyatakan sikap,” kata Nur Fuad.

Iman sebelumnya dituntut KPK dengan pidana penjara selama 9 tahun. Tuntutan tersebut didasarkan karena Iman menggunakan pengaruhnya sebagai Wali Kota Cilegon untuk kejahatan. Selain pidana penjara, Iman juga menuntut Iman dengan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp 275 juta subsider enam bulan dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun. Pencabutan hak politik tersebut setelah Iman menjalani pidana pokok.

Diuraikan dalam vonis, kasus penyuapan tersebut bermula saat Bayu bersama Eka beserta Yohana Vivit melakukan pertemuan dengan orang kepercayaan Iman, Hendri di ruang rapat Manager Legal PT KIEC pada 11 Juli 2017. Pada kesempatan tersebut, Hendri menyampaikan permintaan Iman uang sebesar Rp 2,5 miliar untuk rekomendasi amdal mall transmart.

Permintaan Hendri tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan rapat direksi PT KIEC yang dihadiri Dony, Priyo Budiyanto dan Tirta Djaja pada 13 Juli 2017. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Bayu yang menyampaikan permintaan uang Rp 2,5 miliar. 14 Juli 2017 dilakukan ground breaking pembangunan mall transmart yang dihadiri Dony, Iman serta jajaran dari PT KIEC, PT TRI (perusahaan penyewa mall) dan PT BA.

Setelah dilakukan ground breaking, PT BA selaku kontraktor tidak bisa melakukan proses pembangunan karena rekomendasi amdal yang merupakan syarat untuk memperoleh perizinan lainnya seperti izin lingkungan, izin gangguan dan izin mendirikan bangunan (IMB) belum didapat.

Pembangunan yang terhenti selama 2 bulan membuat Herman Susilo dari PT TRI bersama Dony, Priyo Budi Santoso, Bayu menghadap Iman di kantor Wali Kota Cilegon pada 5 September 2017. Pada pertemuan tersebut, Iman menyarankan agar berkoordinasi dengan instansi terkait dalam mengurus perizinan. Siang harinya, dilakukan pertemuan di retoran Royal Krakatau Cilegon.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Bayu, Herman, Eka, Priyo Budianto, Dita dan Hendri. Pertemuan tersebut menyekapati pemberian uang Rp 1,5 miliar dari Rp 2,5 miliar melalui mekanismenya sponsorship ke Cilegon United (CU). 15 September 2016 Dony menemui Iman untuk membicarakan sponsorship untuk CU. Setelah pertemuan tersebut, Dony memerintahkan Eka untuk bertemu dengan CEO CU Yudhi Aprianto di Birdie Café untuk membicarakan sponsorship dan proposal. Dihari yang sama, Eka menyerahkan proposal kepada Dony.

Selanjutnya Dony menandatangani nota dinas kepada Direktur Keuangan dan SDM PT KIEC Ani S. Handayani dan Direktur Operasi dan Comercial Priyo Budianto yang berisikan sponsorship RP 700 juta. Majelis hakim meyakini, pemberian uang ke CU atas persetujuan Dony tersebut merupakan suap untuk rekomendasi amdal bukan atas dasar murni sponsorship.

19 September 2017 Direktur Keuangan dan SDM PT KIEC Ani S. Handayani mengeluarkan disposisi kepada manager keuangan, manager akuntan dan manager legal PT KIEC untuk mentransfer ke rekening milik CU. Dari Rp 700 juta, Rp 361 juta telah digunakan CEO CU Yudhi Aprianto untuk kebutuhan tim dalam menjalani sisa pertadingan liga dua di Yogyakarta.

Kemudian PT BA juga memenuhi janjinya mentranfer uang Rp 800 juta ke rekening CU. 22 September 2017, Yudhi kemudian memerintahkan stafnya untuk mengambil seluruhnya uang di dalam rekening CU.Total uang sisa yang akan diberikan kepada Iman tersebut berjumlah Rp 1.152.100.000. Namun belum juga uang tersebut sampai kepada Iman, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Majelis hakim menilai sisa uang Rp 1.152.100.000 tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Terkait pencabutan berkas acara pemeriksaan (BAP) Bendara CU Wahyu Ida Utama dan Yudhi Aprianto berkaitan pemberian uang kepada Iman karena merasa tertekan penyidik KPK majelis hakim menolaknya. “Pencabutan BAP, Yudhi Aprianto, Wahyu Ida Utama dengan alasan nervous atau tertekan karena diperiksa selama 24 jam tidak sah dan tidak beralasan. BAP penyidik sah menurut hukum,” ujar Ketua Majelis Hakim Efiyanto.

Iman sendiri saat ditemui seusai persidangan mengatakan vonis tersebut tidak berdasarkan fakta persidangan. “Tadi pencabutan hak politik ditolak hakim dan diputuskan enam tahun. Sebetulnya saya mendengar secara seksama. Menurut saya banyak kesimpulan-kesimpulan yang menurut saya tidak sesuai dengan fakta persidangan. Salah satu contoh saudara Hendri tidak mengakui jika itu bukan perintah saya, termasuk Iing (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Cilegon) dan Pak Dita juga mengakuinya,” kata Iman.

Ia menuturkan akan mempertimbangkan langkah banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Banten. “Tergantung hati saya, kalau saya masih percaya dengan lembaga hukum di Republik ini atau tidak. Jika saya percaya akan saya lanjautkan (banding),” tutur Iman. (FI)*


Sekilas Info

Pileg 2019, Dimyati dan Dua Anaknya Bersaing di Dapil Banten I

SERANG, (KB).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Legislatif (Pileg) 2019. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *