Tak Serahkan LHKPN 2018, BKPSDM Siapkan Sanksi 30 Eselon IV

SERANG, (KB).- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang menyiapkan sanksi untuk 30 pejabat eselon IV Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang yang tidak menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2018. Sebelum pemberian sanksi, BKPSDM akan melakukan pemanggilan pada puluhan pejabat tersebut.

Kepala Bidang Pengembangan Karier (Bangrir) BKPSDM Kabupaten Serang Surtaman mengatakan, tahun lalu ada 30 ASN eselon IV yang sudah diwajibkan lapor LHKPN, namun tidak melakukannya. “Kami akan panggil dan kami akan berikan sanksi disiplin,” katanya kepada Kabar Banten saat ditemui dalam acara sosialisasi tata cara pelaporan LHKPN di Ruang Tuabgus Suwandi, Rabu (13/3/2019).

Ia mengatakan, bagi yang tidak lapor ada sanksi disiplin.“Pertama kami minta dia buat pernyataan tidak puas terhadap kinerjanya,” ujarnya.

Meski demikian, dia mengungkapkan, untuk tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN Kabupaten Serang Tahun 2018 masih menjadi yang terbaik di antara kabupaten/kota lainnya. Nilai kepatuhannya, yakni di angka 75 persen. “Boleh dicek atau ditanya ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), kami masih terbaik se-Banten,” ucapnya.

Untuk hari ini (kemarin), tutur dia, pihaknya sengaja melakukan sosialisasi kepada semua pejabat eselon III di Kabupaten Serang terkait tatacara pengisian LHKPN. Sebab, untuk 2019 berdasarkan hasil rapat dengan KPK dan arahan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, seluruh eselon III diwajibkan lapor ke KPK.

“Kalau tahun kemarin hanya ada beberapa eselon III saja yang ada di Dinas Pengelolaan Keuangan, Perizinan, dan Pendapatan. Jika sekarang seluruh eselon III wajib, itu setahun sekali lapornya. Batas waktunya Ahad (31/3/2019). Kemarin kami rapat Jumat (1/3/2019) dengan KPK,” katanya.

Bagi ASN yang melaporkan sampai batas Ahad (31/3/2019) akan dinilai 100 persen tingkat kepatuhannya oleh KPK. Meski demikian, pelaporan masih bisa dilakukan meski lewat dari Ahad (31/3/2019) atau masksimal tidak nyeberang ke tahun berikutnya.

“Tapi, tingkat kepatuhannya sudah enggak 100 persen lagi (kalau lewat). Nanti dari yang melaporkan itu dilihat tingkat kepatuhan berapa persen dan kewajiban berapa,” ujarnya.

Disinggung terkait kendala pelaporan, dia menjelaskan, faktor yang memengaruhinya adalah usia. Sebab, pelaporan tersebut, berkaitan dengan teknologi IT atau website aplikasi. Sehingga, faktor kesulitannya adalah faktor penguasaan terhadap IT. “Jadi, kalau tidak paham komputer dan browsing internet akan kesulitan. Oleh karena itu, kami buka klinik LHKPN di BKPSDM,” ucapnya.

Ia mengatakan, dalam pelaporan, ASN wajib melaporkan semua harta miliknya baik harta bergerak, tidak bergerak, pendapatan, dan utangnya.

“Semisal istrinya adalah dokter di swasta, maka dia tetap harus melaporkan. Ini dalam rangka tindak pencegahan korupsi. Hubungannya menjaga integritas ASN, bahwa setiap apa yang didapatkan dilaporkan secara berkala ke KPK. Jadi, insya Allah kalau kami dilaporkan berkala penambahan harta kami akan dinilai logis. Insya Allah yang lapor itu adalah orang-orang yang punya integritas,” tuturnya.

Sementara, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Serang M Novi menuturkan, seluruh pejabat diharapkan dapat melaporkan LHKPN-nya setiap tahun. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban ASN.

“Kami juga DPRD sudah membuat laporan LHKPN,” katanya.
Ia menjelaskan, LHKPN setiap pejabat sangat penting untuk mengetahui sumber penghasilan ASN. “Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena, pejabat itu kan selain penghasilannya dari ASN juga kadang ada yang punya usaha,” ujarnya. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here