Tak Sanggup Gaji PPPK, Wali Kota Se-Indonesia Ngadu ke Airin

TANGERANG, (KB).- Rencana pembebanan gaji Pegawai Pemerintahan Perjanjian Kontrak (P3K) dari kas daerah, sejumlah kepala daerah menyampaikan terkait kondisi anggaran daerah ke Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany.

Menurut dia, tak semua postur anggaran kas daerah masing-masing kabupaten atau kota mampu menanggungnya. “Tidak semua kota mampu dalam hal ini untuk mengalokasikan gaji PPPK,” katanya yang juga Ketua Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Jumat (5/4/2019).

Ia menjelaskan, kepastian tersebut, telah disampaikan langsung oleh kepala daerah kepadanya. Sebab, postur anggaran masing-masing daerah kabupaten/kota tidak sama besarannya.

Ketidakmampuan kabupaten/kota se-Indonesia untuk menanggung gaji PPPK telah disampaikan olehnya secara langsung kepada Pemerintah Pusat lewat acara Rakor Apeksi di Semarang, pekan kemarin.

“Mayoritas menyampaikan begitu kepada saya. Ini kami lakukan pendataan, kota-kota mana saja terkait keberataan penggunaan anggaran kas daerah untuk penggajian PPPK. Salah satunya yang disampaikan di komisariat wilayah tiga,” tuturnya.

Menurut dia, lewat rapat kerja Apeksi di Semarang pekan kemarin, mayoritas wali kota se-Indonesia berharap, penggajian PPPK dari struktur APBN. “Tidak semua kota mampu secara pembiayaan, karena tidak semua seberuntung seperti Tangsel,” ucapnya.

Ia menuturkan, beberapa wali kota anggota Apeksi menyatakan aspirasi, bahwa di daerahnya alokasi belanja pegawai sudah terlalu banyak. Dalam waktu dekat, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Keuangan.

“Sehingga bisa diberikan bantuan. Apakah itu DAU, DAK, dana intensif daerah atau yang bantuan keuangan yang lainnya,” ujarnya. (DA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here