Tak Dapat Bantuan Huntap, Korban Tsunami Ngadu ke Dewan

PANDEGLANG, (KB).- Tidak mendapatkan bantuan Hunian tetap (Huntap) dari pemerintah, sejumlah korban tsunami warga Kecamatan Carita mengadu ke Komisi III DPRD Pandeglang, Rabu (17/7/2019).

Soalnya, dari 32 penerima bantuan tersebut dinilai banyak yang keliru bahkan ada yang tidak layak mendapatkan bantuan huntap. Salah seorang warga, Hasan Basri mengatakan, pihaknya tidak menerima bantuan huntap.

Padahal, kata dia, rumahnya mengalami rusak berat, tetapi tidak menerima bantuan. Namun, ada rumah warga kondisinya rusak ringan tetapi mendapatkan bantuan.

“Kami aliansi korban tsunami Selat Sunda Desa Sukarame Kecamatan Carita, ingin menanyakan soal data bantuan huntap. Ada lima orang yang mendapatkan huntara tapi tidak mendapatkan huntap. Intinya mencari solusi atas adanya kekeliruan data penerima huntap,” kata Basri kepada Kabar Banten, Rabu (17/7/2019).

Menurut dia, pihaknya menginginkan adanya solusi untuk masalah tersebut. Sehingga harus ada verifikasi data kembali di lapangan, agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial yang tidak menerima.

“Tadi kita sudah melakukan audiensi dengan Komisi III DPRD. Ada dari DPKPP juga, kami ingin adanya solusi untuk kekeliruan data itu,” ujarnya.

Soalnya, kata dia, data yang saat ini dipegang oleh pemerintah desa kurang valid, karena terkesan dipolitisasi. Hal itu terbukti dengan orang-orang koleganya kepala desa saja termasuk kepala desa yang mendapatkan bantuan.

“Itu memang kades masuk dalam daftar penerima huntap, tapi semua orang juga tahu bahwa rumahnya masih bagus dan berdiri kokoh. Mungkin pada saat tsunami juga hanya warungnya saja yang terkena,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Desa Sukarame Sobri mengatakan, validasi data penerima bantuan tsunami itu hasil dari verifikasi tim. Sedangkan pemerintah desa melakukan verifikasi bersama Muspika.

“Kalau untuk data yang sekarang itu, saya tidak tahu karena datanya itu dari kecamatan. Hanya mendata nama saja kan ada fotonya ya. Kalau untuk kekeliruan itu saya tidak tahu, hanya saja pihak desa sudah melakukan pendataan bersama tim verifikasi dan Muspika,” tuturnya.

Sementara itu Sekretaris Komisi III DPRD Mukhlas Halim mengatakan, dirinya meminta penanganan khusus kepada pemerintah daerah kepada korban yang mengalami kerusakan sama, tapi tidak mendapatkan bantuan huntap.

“Jadi mereka menemukan ada beberapa kejanggalan. Artinya, mereka yang sama-sama menjadi korban tapi tidak mendapatkan huntap, itu saja sebetulnya. Masa yang satu mendapatkan yang satu tidak, jadi tidak adanya keakuratan data yang menimbulkan kecemburuan sosial. Ini tentu perlu mendapatkan penanganan serius. Kalau yang memenuhi kriteria mendapatkan maka harus diberikan penanganan khusus,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ( DPKPP ) Kabupaten Pandeglang Syarif Hidayat berjanji, pihaknya akan kembali melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Sehingga, kata dia, terkait masukan adanya kekeliruan data penerima manfaat.

“Nanti saya akan koordinasi dulu, kita kan menampung aspirasi nanti kita akan carikan solusinya. Wajar kalau ada ketidakpuasan, nanti akan dilakukan verifikasi lagi dan cek dan ricek. Yang jelas itu rusak berat, sedang, dan ringan, nanti kita akan kembali rapat dengan provinsi, semoga ada bantuannya, kemungkinan besar berupa uang,” ucapnya.

Soalnya, kata Syarif, ketika diverifikasi warga tersebut kemungkinan besar masih mengungsi karena takut ada tsunami, sehingga tidak terdata.

“Jadi pada saat itu kan masih pada menjauhi pantai, pas kita minta data yang valid. Nanti kita akan inventarisasi, untuk sementara datanya seperti itu saja dulu, pastinya ada yang siap dan tidak siap untuk dipindahkan,” ucapnya. (Ade Taufik/IF)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here