Tahapan Pilkada Kabupaten Pandeglang 2020 Terganjal

PANDEGLANG, (KB).- Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pandeglang 2020 mendatang, yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang masih terganjal oleh kepastian anggaran dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Padahal, sesuai PKPU RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota Tahun 2020, pelaksanaan tahapan Pilkada mulai dilakukan pada bulan Oktober 2019.

Bahkan dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) harus dilakukan paling lambat 1 Oktober 2019.

Ketua KPU Pandeglang Ahmad Sujai mengatakan, hingga saat ini Pemkab Pandeglang belum memberi kepastian kapan anggaran untuk Pilkada akan dikucurkan. Padahal sejak beberapa bulan lalu, KPU telah menyampaikan susunan dan perencanaan anggaran.

“Setelah dilaksanakan penandatanganan NPHD pada 1 Oktober 2019, pelaksanaan tahapan Pilkada sudah harus mulai dilaksanakan. Tinggal kepastian Pemkab seperti apa, kami pun belum mendegar berapa Pemkab menentukan angka anggaran untuk KPU,” kata Sujai, Kamis (5/9/2019).

Menurut dia, ketentuan batas waktu penyaluran hibah biaya Pemilu, sudah disampaikan secara formal kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

“Cuma kan persoalannya di tahun ini sudah ada tahapan atau kegiatan yang harus dilaksanakan. Termasuk tahun ini juga kan harus sudah menerima anggarannya,” ucapnya.

Menurutnya, selain adanya amanat dalam PKPU, ketentuan penyaluran hibah Pemilu itu pun dipertegas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, yang bersumber dari APBD. Selain itu, kata dia, disusul dengan Permendagri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran APBD Tahun Anggaran 2020.

“Jelas kedua aturan itu sudah menegaskan, bahwa daerah yang melaksanakan Pilkada 2020 harus menganggarkannya di tahun 2019 dalam bentuk hibah,” ujarnya.

Soalnya, katanya, apabila Pemkab bersikukuh akan mencairkannya saat memasuki tahun 2020, dipastikan akan memengaruhi proses tahapan Pilkada.

“Kalau NPHD-nya dilaksanakan 2020, dasar kami untuk melaksanakan tahapan Pilkada itu apa? Karena KPU RI dan Pemerintah Pusat sudah mengingatkan terus ke Pemkab,” ucapnya.

Berdasarkan informasi, kata Sujai, biaya kebutuhan untuk pesta demokrasi lima tahunan di Pandeglang, hanya diakomodasi oleh Pemkab sebesar Rp 66 miliar. Padahal, angka itu jauh di bawah usulan yang disampaikan KPU sebesar Rp 83 miliar.

“KPU itu kan hanya sebatas pelaksana. Kalau ada anggaran kami laksanakan, kalau tidak anggaran apa yang akan kami laksanakan,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang Pery Hasanudin mengatakan, belum disahkannya NPHD bagi KPU, karena Pemkab masih melakukan pembahasan. Sehingga, katanya, nilai yang muncul pun belum final dan akan disesuaikan dengan kebutuhan.

“Untuk masalah KPU belum final. Masih fluktuatif, bisa naik bisa turun sesuai dengan kebutuhan. Kami masih membahasnya,” kata Sekda.

Namun, kata dia, pembahasan tersebut sedikit terganjal. Sebab eksekutif juga masih menunggu keputusan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Pandeglang. Karena, penyaluran NPHD itu masuk dihibah pada APBD Perubahan 2019.

“Nanti kalau NPHD-nya itu kan setelah ditetapkan dianggaran perubahan. Karena kan kami belum membahas. Jika ada kepastian, baru dibuat NPHD-nya. Pembahasan perubahan akan kita ajukan tetapi masih menunggu DPRD yang belum membentuk AKD,” ujarnya. (Ade Taufik/IF)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here