Tahap Awal, Dana Pilkada Kabupaten Serang 2020 Rp 500 Juta

SERANG, (KB).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menganggarkan Rp 500 juta untuk tahap awal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Serang 2020. Penganggaran dilakukan bertahap, karena anggaran yang tersedia di Pemkab Serang terbatas.

Asisten Daerah (Asda) I Pemkab Serang Asep Saefudin Mustopa mengatakan, untuk jalannya pilkada, Pemkab Serang secara keseluruhan sudah menganggarkan Rp 75,6 miliar untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Rp 16,2 miliar untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Serang.

Untuk pencairan idealnya pada APBD perubahan ini sebesar 40 persen dari Rp 75,6 miliar selama tahap awal Oktober-Desember. Namun, karena keuangan terbatas, sehingga di perubahan hanya dianggarkan Rp 500 juta.

“Saya sampaikan ke KPU tinggal dimanfaatkan uang yang ada untuk menutup tahapan yang ada. Untuk 2020 kami berupaya, supaya di pertengahan bisa dicairkan (sisanya), agar tidak menggangu tahapan,” katanya kepada Kabar Banten saat ditemui setelah penandatanganan NPHD antara KPU dan Pemkab Serang di Pendopo Bupati Serang, Selasa (1/10/2019).

Ia mengungkapkan, sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bahwa harus dilakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara KPU dan pemkab. ‚ÄúPaling lambat hari ini, sehingga kami upayakan tepat waktu hari ini (penandatangan NPHD),” ujarnya.

Untuk Bawaslu, ucap dia, karena saat ini masih belum ada kegiatan, maka anggaran baru akan dicairkan 2020. “Kalau KPU sudah ada tahapan, mestinya November akhir atau awal Desember sudah launching. Anggaran (Rp 500 juta) sudah (bisa cair) tinggal dimohonkan saja, nanti setelah APBD perubahan disahkan oleh gubernur dan bisa digunakan,” tuturnya.

Sementara, Ketua KPU Kabupaten Serang Abidin Nasyar Surya menuturkan, saat ini anggaran yang telah disepakati antara pemkab dan KPU sebesar Rp 75,6 miliar. Anggaran tersebut, untuk mengcover seluruh kebutuhan kegiatan tahapan Pilkada Kabupaten Serang.

“Termasuk asuransi jiwa (adhoc) sudah kami hitung kemarin. Pada ketentuan peraturan nomor 1312 surat edaran KPU di situ mengatur besaran dan bagaimana cara menghitung asuransi, yakni 0,1, 10 persen dan persen, 0,5 persen dari total yang ada. Contoh asuransi PPK itu 10 persen dari total PPK yang ada, untuk PPS 0,5 persen, KPPS karena jumlahnya banyak itu 0,1 persen. Jadi, kami hitung semua mudah-mudahan ini bisa terakomodir,” katanya.

Untuk tahapan, ujar dia, baru akan diluncurkan pada November. Setelah itu, dilakukan pengumuman pasangan calon perseorangan. “Pertama kami mungkin pertengahan Oktober sayembara terkait maskot, jingle Pilkada 2020. Setelah itu baru kami launching Pilkada 2020,” ucapnya.

Sementara, mengenai pencairan anggaran, dia mengatakan, seharusnya sesuai permendagri pencairan dilakukan bertahap 40, 50, dan 10 persen dari total anggaran.

“Tapi, mungkin di anggaran awal kami belum mencukupi seperti itu, karena kami tahu kondisi Pemkab Serang sedang kejar RPJMD. Jadi yang terpenting KPU tetap berjalan, apapun yang terjadi,” tuturnya.

Oleh karena itu, kata dia, karena anggaran tahap awal hanya Rp 509 juta, maka kegiatan tahapan di data ulang. “Tapi, kami lihat nanti bagaimana, karena dari NPHD ada perubahan kan begitu. Mudah-mudahan nanti bisa bertambah. Kami sudah hitung untuk lima paslon (pasangan calon),” ujarnya. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here