Tagih Biaya Sharing Interchange, Pemkab Serang Akan Gandeng Kejaksaan

SERANG, (KB).- Wakil Bupati Serang, Pandji Tirtayasa akan menggandeng lembaga penegak hukum pengacara negara untuk membantu penagihan dana sharing interchange dari perusahaan. Hal tersebut, karena sampai saat ini banyak perusahaan yang tidak membayar dana sharing, sehingga angkanya sekarang bertahan di Rp 9 miliar dari total kewajiban perusahaan Rp 62 miliar.

“Interchange (penagihan dana sharing-nya) kami akan minta bantuan dari lembaga penegak hukum pengacara negara untuk membantu penagihan komitmen mereka. Karena, komitmen itu harus kami kejar,” katanya kepada Kabar Banten saat ditemui di Pendopo Bupati Serang, Jumat (14/12/2018).

Ia menjelaskan, nilai yang ditagih tersebut, bukan berupa utang, melainkan komitmen yang harus diikat dengan perjanjian. Total nilai komitmen interchange dari perusahaan tersebut Rp 62 miliar, namun sampai saat ini baru dipenuhi Rp 9 miliar. Dengan demikian, target penagihan tahun ini belum tercapai.

“Totalnya 360 perusahaan di wilayah Serang Timur. Yang belum membayar atau mencicil sekitar 300 perusahaan,” ujarnya.

Ia menuturkan, padahal untuk komitmen tersebut, sudah dibagi per zona wilayah. Untuk zona 1 yang jaraknya dekat dengan interchange dibebankan Rp 1.000 per meter, zona 2 Rp 750 per meter, dan zona 3 Rp 500 per meter dikali luas wilayah yang mereka kuasai. “Saya belum tahu teknisnya, tapi hitung-hitungannya baru Rp 9 miliar yang terkumpul,” tuturnya.

Ia kesulitan menagih komitmen tersebut. Oleh karena itu, satu-satunya cara tim penagihan harus melibatkan kepolisian dan kejaksaan. “Sulit membandel. Dikasih tenggat waktu juga percuma mereka bandel,” katanya.

Selain itu, ujar dia, kebanyakan perusahaan di wilayah Serang manajemennya ada di Jakarta, sedangkan yang berada di Serang Timur hanya pengawas pabrik saja. “Makanya kalau kami kirim surat penagihan itu harus ke Jakarta, karena di sini hanya pengawas pabrik saja,” ucapnya.

Ia kesal, sebab meski tak bicara utang piutang, tetapi itu sudah menjadi komitmen bersama. Jika interchange dibuka, mereka siap untuk beriuran. Namun, celakanya ketika mereka bilang siap beriuran tidak dituangkan dalam berita acara penandatangan.

Akhirnya tanpa penandatanganan tersebut, fisik interchange dilaksanakan. Sampai kemudian jadi dan ketika ditagih tanda tangannya atau komitmen kini mereka sulit.

“Yang nalangi pemkab dengan provinsi. Kalau kami misalnya nunggu iuran nanti, malah dicabut lagi izin prinsipnya, makanya kami talangi mudah-mudahan dengan ditalangi mereka mau bayar. Makanya, harus diikat komitmen itu kami libatkan kejaksaan,” tuturnya. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here