Selasa, 17 Juli 2018

Tag Archives: desa

Dinilai Sudah tak Valid, Apdesi Keluhkan Data Penerima BPNT

SERANG, (KB).- Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Provinsi Banten, Surta Wijaya meminta data penerima bantuan pangan non-tunai (BPNT) divalidasi ulang. Sebab, data tersebut dinilai sudah tidak valid lagi. Hal tersebut disampaikan dia, saat rapat kerja daerah (rakerda) Apdesi se-Banten, di sebuah rumah makan Kota Serang, Senin (7/5/2018). Turut hadir …

Selengkapnya »

Pemkab Pandeglang Kaji Potensi Desa Hutan

PANDEGLANG, (KB).- Pemkab Pandeglang bersama Project Leader World Wide Fund for Nature (WWF) akan mengkaji potensi masyarakat desa yang tinggal di kawasan hutan Taman Nasional Ujung Kulon. Hal tersebut untuk menekan aksi perambah hutan. Salah seorang Project Leader World Wide Fund for Nature (WWF) Kurnia mengatakan, Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) …

Selengkapnya »

ADD Belum Cair, 3 Bulan Perangkat Desa Belum Digaji

SERANG, (KB).- Perangkat desa di Kabupaten Serang belum mendapatkan gaji sejak Januari-Maret 2018. Hal itu terjadi karena alokasi dana desa (ADD) yang biasa digunakan untuk membayar gaji perangkat desa sampai sekarang belum disalurkan. Kepala Desa Domas, Kecamatan Pontang Dendi Kurnia Ardiansyah mengatakan, anggaran dana desa tahap pertama yang digunakan untuk membayar …

Selengkapnya »

50 Kantor Desa Segera Dibangun

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang berencana membangun 50 kantor desa yang tersebar di 29 kecamatan. Hal itu dikarenakan sampai saat ini masih banyak pemerintahan desa yang belum memiliki kantor permanen untuk aktivitas pelayanan masyarakatnya. Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Serang M. Santibi mengatakan, saat ini Bupati serang Ratu …

Selengkapnya »

Kades Di Kecamatan Wanasalam Sampaikan LLPDes

PEMBERLAKUAN UU No. 6/2014 tentang Desa disertai dengan pengalokasian dana desa (Alokasi Dana Desa) langsung ke kas desa dengan jumlah yang sangat besar, menuntut adanya keterbukaan dari pemerintah desa, baik pada perencanaan maupun penggunaan anggaran desa. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana desa, seluruh kepala desa berkewajiban …

Selengkapnya »

Pjs Kades Cigorondong Diadukan ke Dewan

PANDEGLANG, (KB).- Pjs atau pejabat sementara Kepala Desa Cigorondong, Kecamatan Sumur diadukan Sekretaris desa (Sekdes) Handi Komarudin ke Komisi I DPRD Pandeglang, Selasa (6/2/2018). Menurut Hendi, Pjs Kades tersebut dalam merealisasikan program pembangunan didanai dana desa atau DD tidak pernah melibatkan sekdes dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Selain itu, dari empat …

Selengkapnya »

Apdesi Gugat Aturan yang Jegal Kepala Desa Untuk Jadi Anggota DPRD

TANGERANG, (KB).- Para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) merasa dihambat dengan adanya Undang-undang (UU) tentang Desa dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang kepada desa maju sebagai anggota dewan. Sebab, menjelang pemilihan legislatif (Pileg) 2019 mendatang. Tidak sedikit kepala desa yang berkeinginan ikut dalam …

Selengkapnya »

2018, Desa tak Dapat Bantuan

SERANG, (KB).- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pada 2018 tidak mengalokasikan anggaran bantuan desa di 4 kabupaten. Alasannya, desa dinilai sudah cukup banyak mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat. “Tidak ada (bantuan desa di 2018). Kemarin (di 2017) dialokasikan per desa Rp 30 juta. 2018 tidak ada lagi,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan …

Selengkapnya »

DUGA ADA KORUPSI, BPK TERJUNKAN Tim KE WARINGINKURUNG

SERANG, (KB).- Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa hasil audit fisik pekerjaan terkait alokasi dana desa (ADD) di Desa Binangun, Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang tahun 2015-2016. Meski telah memeriksa hasil audit fisik tidak membuat auditor BPK puas untuk menyimpulkan jumlah kerugian negara. Untuk menghitung nilai pasti kerugian negara, BPK membentuk …

Selengkapnya »

2018, Alokasi Dana Desa Turun

SERANG, (KB).- Alokasi dana desa dari APBN untuk wilayah Kabupaten Serang berkurang sekitar Rp 30 miliar, karena adanya perubahan aturan pola perhitungan pembagian dana desa dari pemerintah pusat. Hal tersebut terungkap dalam kegiatan diseminasi dan sharing session yang digelar Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan RI di Lapangan Tenis Indoor Pemkab …

Selengkapnya »