Susun RUU Partisipasi Masyarakat, DPD RI Minta Masukan Untirta

SERANG, (KB).- Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), di Ruang Rapat Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPP3M), Kamis (23/5/2019). DPD RI meminta masukan Fakultas Hukum perihal RUU Partisipasi Masyarakat.

Ketua PPUU DPD RI John Pieris mengatakan, kegiatan tersebut, untuk membahas permasalahan urgensi partisipasi masyarakat. Selain itu, menyusun daftar inventarisasi masalah terkait dengan RUU partisipasi masyarakat.

“Kami menerima masukan-masukan dari rekan-rekan pada rapat itu. Kami akan menjadikan semua konten itu menjadi sebuah undang-undang pokok, yakni Undang-undang Partisipasi Masyarakat,” katanya.

Ia mengatakan, masukan dari Untirta akan dijadikan bahan pertimbangan PPUU dalam menyusun naskah akademik maupun pasal demi pasal.

“Partisipasi masyarakat itu sangat penting, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) itu hanya formalitas saja. Seperti masyarakat yang datang berduyun-duyun dari tingkat desa sampai pada tingkat kabupaten. Banyak program yang tidak diloloskan, itu yang dikeluhkan masyarakat desa,” ujarnya.

Dekan Fakultas Hukum Untirta Aan Asphianto berharap, dengan adanya undang-undang tersebut, meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan khususnya di Banten.

“Apa yang tercantum dalam undang-undang nanti bisa dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Kami sadari akademisi tentunya dapat mewakili apa yang masyarakat ingin sampaikan dalam program pembangunan, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring, serta pada tahap evaluasi,” ucapnya. (Denis/H-42)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here