Survei Integritas Banten Urutan 5 Terendah, WH: Arahan KPK Sudah Dilaksanakan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis survei penilaian integritas (SPI) 2018. Survei dilakukan terhadap 26 lembaga, kementerian, dan pemerintah daerah di Indonesia. Hasilnya, Provinsi Banten menempati urutan lima terbawah untuk kategori pemprov.

Berdasarkan informasi yang diterima, SPI 2018 dilakukan Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK dibantu Badan Pusat Statistik (BPS). Survei dikerjakan selama satu tahun terhitung sejak Juli 2017 hingga Juli 2018.

Metode yang digunakan melalui wawancara mendalam dan pengambilan sampel responden acak. Pengumpulan data menggunakan gawai (CAPI) dengan skala indeks 0-100. Dimensi penilaian integritas SPI yaitu melihat sistem anti korupsi, pengelolaan SDM, pengelolaan anggaran dan budaya anti korupsi. Responden dipilih secara acak dan diambil 130 pada masing-masing lokus.

Rinciannya, pegawai, pengguna layanan dan narasumber ahli. Target sampel SPI 2018 terdiri atas 6 lembaga dan kementerian serta 20 provinsi. Adapun hasil penilaiannya, indeks terendah ditempati Provinsi Riau dengan 62,33 dan tertinggi Jawa Tengah dengan 78,26.

Sedangkan Pemprov Banten berada di urutan kelima terendah dengan indeks 65,88. Untuk kategori kementerian/lembaga, Kementerian Kesehatan mendapat nilai terbaik dengan 74,75 dan terendah ditempati Mahkamah Agung dengan 61,11.

Gubernur Banten Wahidin Halim tak mempersalahkan hasil survei tersebut karena bisa dijadikan bahan introspeksi. Namun secara tegas ia mengatakan telah menjalankan saran yang disampaikan KPK kepada pemprov selama ini.

“Artinya pembinaan dari KPK sudah sejak 2017 dan menurut catatan kami apa yang diminta KPK sudah ditindaklanjuti. Seperti sistem anggaran, malah dapat penghargaan terbaik penganggaran kita. Begitu juga pemberantasan korupsi, itu juga sudah kita lakukan,” katanya.

Ia juga sudah menanyakan hasil tersebut kepada BPS sebagai pihak yang terlibat dalam SPI. Informasi yang diterimanya survei ini tak hanya mengambil variabel pegawai yang ada di pemprov tapi juga kabupaten/kota.

“Sebenarnya banyak, termasuk pelayanan kesehatan, termasuk KTP, termasuk perizinan, termasuk LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara). Kalau dilihat di sini kan yang diteliti bukan pemda provinsi, termasuk pelayanan yang ada di kabupaten/kota. Saya tidak butuh pembelaan tapi klarifikasi yang dimaksud survei ini adalah pemerintahan se-Banten itu,” tuturnya. (Sutisna)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here