Surat Pemecatan 7 ASN Pemkot Tangsel Sedang Diproses

TANGERANG, (KB).- Tujuh orang nama aparatur sipil negara (ASN) di Lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akhir tahun ini dipecat. Mereka dipecat, karena menyandang status koruptor dan telah mendapat vonis berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Tangsel, Muhamad mengatakan, bahwa saat ini sedang dalam pemberkasan pamong praja yang pasti dipecat. Ia berjanji akan menyebutkan nama-nama yang pernah terseret kasus tindak pidana korupsi. “Masih dalam proses. Entar saja kalau sudah ditandatangani dikasih tahu nama-namanya,” katanya menjawab pertanyaan sejumlah wartawan ketika ditemui di Balai Kota Tangsel, Selasa (18/9/2019).

Ia menuturkan, jika ASN di Pemkot Tangsel yang terseret kasus korupsi terjadi sejak 2010 lalu. Pemecatan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari rekomendasi pemerintah pusat. “Ya nama-namanya pasti tahulah. Orang kemarin itu sempat ramai,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Kabar Banten, sederet nama-nama ASN Pemkot Tangsel, adalah Didi Supriyadi Wijaya, mantan Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman. Ia tersangkut kasus penyimpangan pada pengadaan alat berat atau wheel loader senilai Rp 700 juta pada tahun anggaran 2009 silam.

Kedua, Zaenudin Sukira, mantan Sekretaris Kecamatan Ciputat Timur. Ia menjadi tersangka dan sempat ditahan atas kasus korupsi dana buta aksara di Kabupaten Tangerang nilainya sekitar Rp 15,97 miliar pada tahun anggaran 2007 silam.

Selanjutnya, Nurdin Marzuki, mantan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Infomatika Kota Tangsel. Ia sempat “buron” dan kembali ditangkap aparat Kejari Tigaraksa atas tuduhan penyimpangan proyek KIR senilai Rp 3,4 miliar pada tahun anggaran 2010 lalu.

Kemudian, skandal kasus besar di Pemkot Tangsel terkait pengadaan alat kesehatan yang diotaki pengusaha, Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan. Kasus tersebut, antara lain berinisial Dadang selaku Kepala Dinas Kesehatan berperan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Selanjutnya, Neng Ulfa saat proyek pengadaan berlangsung sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang saat konspirasi kasus terjadi bertugas di Dinas Kesehatan Kota Tangsel selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Satunya lagi, adalah Mamak Djamaksari sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Promosi Kesehatan yang berperan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek alkes senilai lebih dari Rp 23 miliar.

Ditanya nama-nama di atas hingga kini masih mendapatkan gaji dari negera, Muhamad diam seribu bahasa sambil pergi berlalu meninggalkan awak media. (DA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here