Sulitnya Mendata Pemilih Elite

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang kesulitan menjangkau pemilih yang berada di sejumlah permukiman elite di Kabupaten Tangerang, untuk proses sosialisasi dan verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada serentak 2018. Ketua Divisi SDM dan Sosialisasi KPU Kabupaten Tangerang Ahmad Subagja mengatakan, tim sosialisasi KPU selama ini kerap gagal menembus pemilih di kawasan Lippo Karawaci, Gading Serpong dan BSD.

“Kami sulit menembus karena keamanan yang ketat, kalau pun bisa masuk tidak ketemu orangnya,” katanya, Jumat (4/8/2017). Selain penjagaan yang ketat, kata dia, perumahan mewah tersebut tidak memiliki Rukun Warga dan Rukun Tetangga sehingga semakin menyulitkan petugas KPU untuk melakukan pendataan dan berkomunikasi dengan warga. Padahal, kata dia, jumlah pemilih tetap di kawasan perumahan tersebut cukup banyak.

Bantuan polisi

Selain itu, KPU Kabupaten Tangerang meminta bantuan Pemda dan kepolisian untuk melakukan pendataan pemilihan di sejumlah perumahan elite. “Kami harus melibatkan stakeholder, Pemerintah dan kepolisian sebagai solusi pendataan pemilih di perumahan elite,” ujarnya. Nantinya, kata dia, jika KPU turun ke lapangan untuk melakukan pendataan pemilih, akan didampingi petugas Pemerintah dan kepolisian. Tujuannya saat melakukan tugas negara menjadi lancar. Jangan sampai warga perumahan mewah tidak berpartisipasi dalam Pilkada dengan alasan tidak terdaftar atau disosialisasikan.

Selain itu, KPU juga meminta kerja sama dengan pengembang perumahan elite agar KPU bisa melakukan tugas negara di dalam kawasan elite. Pada Pilkada serentak 2018, KPU Kabupaten Tangerang menargetkan partisipasi pemilih mencapai 75 persen. Prosentasi ini diharapkan mampu mendongkrak partisipasi pemilih pada Pilgub Banten lalu yang hanya mencapai 60 persen.

Untuk mencapai target itu, Sekretaris KPU Kabupaten Tangerang Ahmad Hapid mengatakan, pihaknya gencar melakukan road show ke sejumlah stakeholder untuk menyosialisasikan Pilkada serentak yang berlangsung Juni 2018 mendatang.  “Bulan Juli-Agustus ini kami road show ke 21 lembaga atau institusi,” ujarnya. Stakeholder yang menjadi target KPU adalah Majelis Ulama Indonesia, Kepolisian, TNI angkatan darat, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, hingga kantor media. (Dewi Agustini/”KB”)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here