Sabtu, 23 Februari 2019

Sudaryono: Urgensi Budaya Mutu di Perguruan Tinggi

Budaya merupakan totalitas perilaku, kesenian, kepercayaan, kelembagaan, dan semua produk lain dari karya serta pemikiran manusia yang mendirikan kelompok atau produk yang ditransmisikan bersama. Sedangkan mutu adalah sebuah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat.

Mutu juga digunakan sebagai konsep yang relatif yang mana mutu itu dapat dikatakan ada apabila sebuah layanan memenuhi spesifikasi yang ada. Lebih tepatnya dijadikan sebuah cara yang menentukan apakah produk terakhir sudah memenuhi standar atau belum.

Budaya mutu adalah sistem nilai organisasi yang menciptakan lingkungan yang kondusif untuk keberlangsungan perbaikan mutu yang berkesinambungan. Budaya mutu terdiri dari nilai-nilai, tradisi, prosedur dan harapan tentang promosi mutu. Sedangkan tujuan dari budaya mutu adalah untuk membentuk suatu lingkungan organisasi yang memiliki sistem nilai, tradisi, dan aturan-aturan yang mendukung untuk mencapai perbaikan mutu secara terus-menerus (Madiarsa, 2017).

Karakteristik organisasi yang memiliki budaya mutu adalah: 1) komunikasi yang terbuka dan kontinu, 2) kemitraan internal yang saling mendukung, 3) pendekatan kerja sama tim dalam suatu proses dan dalam mengatasi masalah, 4) obsesi terhadap perbaikan terus menerus, 5) pelibatan dan pemberdayaan karyawan secara luas, 6) menginginkan masukan dan umpan balik.

Permenristekdikti Nomor 26 tahun 2016 menjelaskan bahwa mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memperkuat Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2008. Pendidikan tinggi yang bermutu menurut pasal 51 Undang-undang Dikti merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Pasal 3 ayat (1) Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang SPM Dikti; Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.

Pasal 52 ayat (2) UU No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menyatakan bahwa inti SPMI adalah penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Penetapan standar mutu mengacu pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian masyarakat.

Pasal 45 ayat (2) permenristekdikti No. 32 tahun 2016 menyatakan bahwa inti SPME adalah tahap evaluasi data dan informasi, tahap penetapan status akreditasi dan peringkat akreditasi, dan tahap pemantauan status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Agar perguruan tinggi dapat membangun dan melaksanakan SPMI dibutuhkan empat hal utama: 1) komitmen dari semua unsur termasuk yayasan, 2) perubahan paradigma dari bergantung pengawasan atau pengendalian vertical oleh pemerintah menjadi otonom pengawasan atau pengendalian SPMI oleh perguruan tinggi sendiri, 3) perubahan sikap semula bekerja tanpa standar menjadi patuh atau comply kepada standar yang merupakan penjabaran visi, 4) pengorganisasian SPMI membentuk badan atau kantor atau tim atau menugaskan kepada pejabat truktural.

Sebaik apapun rencana dan standar mutu yang ditetapkan, tidak akan mengubah apa-apa kalau tidak diikuti oleh komitmen para pihak yang ada di perguruan tinggi. Sikap mental penyelenggaraan SPMI adalah: 1) semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu, 2) semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal),

3) setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan, 4) setiap pengambilan keputusan atau kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa, dan 5) setiap pengambilan keputusan atau kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial bukan otoritatif. (Penulis adalah Rektor Universitas Banten Jaya)*


Sekilas Info

Kenalkan Prokasih, UPI Serang Kunjungi Unsera

SERANG, (KB).- Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Kampus Serang mengunjungi Universitas Serang Raya (Unsera) untuk memperkenalkan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *