Suara Lirih Guru Honorer Cilegon

PEGAWAI honorer di Kota Cilegon resah. Sebab, beredar kabar, bahwa pemerintah berencana menghapus dana transportasi mulai 2019. “Kebijakan pemerintah ini, jelas akan menambah beban keluarga kami, karena uang transport tersebut, walaupun kecil sangat dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan keluarga,” kata seorang guru honorer sekolah menengah pertama (SMP) yang tidak mau disebut namanya, kemarin. Keluhannya terdengar dengan suara lirih.

Guru honorer lainnya (juga tak mau disebutkan jati dirinya) menuturkan, selama ini pegawai honorer yang menjadi pengajar di sejumlah sekolah resah, karena belum ada kejelasan mengenai penghapusan tersebut. Padahal, ujar dia, seharusnya mulai sekarang disosialisasikan. Para guru honorer menyangka adanya pemotongan, namun kemudian beredar kabar bukanya pemotongan, tetapi penghapusan.

Ironisnya, para guru honorer sedang berharap, adanya kenaikan uang tunjangan, agar kehidupan para guru honorer bisa sejahtera. Jika kebijakan pemerintah tersebut diberlakukan, diperkirakan para guru honorer akan kehilangan pendapatan sekitar Rp 300.000.

Ketua Forum Komunikasi Guru dan Tenaga Honorer (FKGTH) Kota Cilegon, Supardi kaget ketika mendapat informasi adanya kebijakan tersebut. Bahkan, dia heran atas penghapusan dana transportasi yang menunjang kinerja dari rekan-rekannya. “Kalau untuk penghapusan, saya belum tahu seperti apa, karena sampai saat ini belum ada pengaduan dari kawan-kawan. Nanti akan saya tanyakan,” ucapnya saat dikonfirmasi.

Ia menilai, jika benar, kebijakan pemerintah tersebut, sangat merugikan tenaga honorer, karena bagi honor transportasi tersebut, sebagai salah satu upah kinerja di saat daya beli semakin lemah. Ia menyayangkan, apabila memang penghapusan dana tranportasi tersebut, benar adanya, apalagi sampai ada pemotongan dana-dana lainnya terhadap tenaga honorer yang sedang mengabdi.

“Kalau dilihat jumlahnya sampai dengan saat ini memang banyak tenaga honorer sebagai guru pengajar, baik di SD, SMP atau sebagai tenaga harian lepas (THL), tenaga kerja sukarela (TKS) atau tenaga kerja kontrak (TKK), kami berharap, kesejahteraan semakin meningkat, bukan dihapus begitu saja tanpa alasan,” tuturnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cilegon, Muhtar Gojali menuturkan, belum mengetahui adanya rencana penghapusan uang transportasi di 2019. Ia mengatakan, akan menindak dengan tegas apabila ada upaya pemotongan honor guru atau pegawai THL, TKS maupun TKK di Lingkungan Disdik Kota Cilegon. “Selama ini, belum ada pemotongan apapun terhadap honor dari para THL, TKS maupun TKK. Kalau ada laporkan kepada kami dan akan ditindak tegas,” katanya. (Himawan Sutanto)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here