Suap Amdal Transmart, Dita dan Hendri Saling Bantah

SERANG, (KB).- Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Cilegon nonaktif, Ahmad Dita Prawira dan politisi dari DPD Partai Golkar Kota Cilegon, Hendri terlibat saling bantah terkait permintaan uang Rp 2,5 miliar untuk kepengurusan rekomendasi analisis dampak lingkungan (Amdal) pembangunan Mal Transmart, di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (11/4/2018).

Dalam persidangan itu, Hendri didudukkan sebagai saksi untuk Wali Kota Cilegon nonaktif, Tubagus Iman Ariyadi dan Ahmad Dita Prawira. Ia juga dimintai keterangan sebagai terdakwa dalam kasus tersebut. Awalnya, Hendri mengatakan, sebelum bulan puasa tahun 2017, sempat membawa Manager Legal PT KIEC, Eka Wandoro Dahlan dan Project Manager PT Brantas Abipraya (BA), Bayu Dwinanto Utomo menemui Dita di kantor BPTPM Cilegon.

“Bicara teknis pak (kepada majelis hakim). Pak Bayu tanya perizinan. Pak Dita yang menjelaskan,” kata Hendri di hadapan Ketua Majelis Hakim Efiyanto. Dua minggu sebelum lebaran, Hendri bersama Eka mengobrol kembali dengan Dita di kantor BPTPM.

“Pak Eka tanya berapa biaya ke Pak Dita. Pak Dita bilang biaya Rp 2,5 miliar. Itu di tempat Pak Dita (pertemuan kedua). Kata Pak Eka, nanti disampaikan (kepada PT BA, soal uang Rp 2,5 miliar),” kata Hendri dalam sidang yang dihadiri JPU KPK yang diketuai Haerudin.

Ia menuturkan, permintaan uang Rp 2,5 miliar tersebut tidak disanggupi oleh PT BA. Beberapa hari kemudian, Dita kembali melakukan pertemuan dengan pihak PT KIEC di Hotel Royal Krakatau. “Isi pertemuan saya enggak tahu. Saya lagi di luar, ditelepon Pak Dita (pertemuan di Royal),” tutur Hendri.

Setelah sempat alot, kata Hendri, permintaan uang akhirnya turun menjadi Rp 1,5 miliar. Informasi tersebut disampaikan oleh Dita melalui telepon kepada Eka. Uang Rp 1,5 miliar dari PT BA dan PT KIEC itu, akan digunakan untuk dana sponshorship Cilegon United (CU). Permintaan Rp 1,5 miliar tersebut disampaikan Dita, kata Hendri, setelah mendapat restu dari bos yang ia pikir adalah Tubagus Iman Ariyadi. “Pak Dita telepon ke saya, pokoknya Rp 1,5 miliar sponsorship Cilegon United,” kata Hendri.

Ia menegaskan, tidak tahu menahu soal realisasi pemberian uang Rp 1,5 miliar oleh PT KIEC dan PT BA. Pada persidangan tersebut, dia sempat disinggung terkait motivasinya membantu PT KIEC dan PT BA dalam mengurus perizinan. “Pengen dapat pekerjaan nge-sub saja (dari PT BA),” ucap Hendri.

Namun, Dita membantah keterangan Hendri yang menyatakan awal permintaan uang Rp 2,5 miliar tersebut keluar dari mulutnya. “Di pertemuan kedua itu, membahas persoalan yang dimohon pemohon (PT Brantas Abipraya dan PT KIEC). Tidak ada membahas biaya perizinan, saya kadis (kepala dinas) pantang membicarakan biaya perizinan,” ujar Dita.

Menanggapi keterangan tersebut, Hendri tetap pada keterangannya. Meskipun, Dita menegaskan kepengurusan rekomendasi amdal berada di ranah Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon, dan bukan di BPTPM Kota Cilegon. “Saya masih (tetap pada keterangan),” tutur Hendri. (FI)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here