Studi Banding Kades Disoal

PANDEGLANG, (KB).- Puluhan mahasiswa tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STAI Babunnajah Pandeglang berunjuk rasa di depan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pandeglang dan Pendopo Bupati Pandeglang, Senin (17/12/2018). Dalam aksinya mahasiswa mempersoalkan kegiatan studi banding yang dilakukan ratusan kepala desa (Kades) ke Yogyakarta.

Dalam orasinya, Ketua BEM STAI Babunnajah, Rival Yadi menilai Pemkab Pandeglang terkesan intervensi dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran desa. “Kami selaku mahasiswa menemukan dugaan kejanggalan atas kebijakan pemerintah daerah yang sewenang-wenang. Salah satu contohnya, studi banding kades ke Yogyakarta didasari surat edaran yang diterbitkan DPMPD dengan pembiayaan bersumber dari dana desa atau DD tahun anggaran 2018,” kata Rival.

Menurut dia, seharusnya desa mempunyai otoritas dan berhak mengatur anggaran dasar rumah tangganya sendiri tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Hal itu dimaksudkan agar desa mampu berkembang sesuai dengan apa yang telah diprogramkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Sebab, RPJMDes dan RKPDes itu telah diatur pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Dalam perencanaan yang dibuat desa tidak dapat diubah begitu saja sesuai kehendak pemerintah daerah. Kades berwenang mengajukan rancangan peraturan desanya sendiri tanpa ada intervensi dari pemerintah daerah secara berlebihan,” tuturnya.

Hal hampir senada dikatakan mahasiswa lainnya, Rohikmat. Menurut dia, Pemkab tidak boleh melakukan intervensi kepada desa, karena akan merugikan masyarakat. “Program DD dan alokasi dana desa atau ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh desa tanpa campur tangan atau intervensi dari pihak manapun, sehingga desa dapat melaksanakan program yang menjadi skala prioritas di desa. Apalagi kebijakan mengatur desa dari pemerintahan itu berbau kepentingan politik, pribadi atau golongan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pandeglang, Taufik Hidayat mengatakan, studi banding Kades ke Yogyakarta sesuai kesepakatan dengan tujuan untuk mengetahui pengelolaan anggaran DD dan ADD untuk diterapkan di Pandeglang. “Kegiatan itu atas dasar kesepakatan bersama. Awalnya, ada sebuah keinginan dari beberapa kepala desa, kemudian kita tindak lanjuti ke Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI),” tuturnya.

Kegiatan tersebut, kata Taufik, sudah sesuai aturan dengan menggunakan dana desa. “Sudah sesuai aturan. Desa boleh menganggarkan kegiatan untuk peningkatan kapasitas aparatur desa. Kegiatan itu bisa dibiayai DD maupun ADD. Anggaran itu juga bisa untuk kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, pembinaan masyarakat dan penanggulangan bencana yang sudah tertuang dalam APBDes,” ujarnya. (IF)*

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here