Stok Pupuk Subsidi Aman untuk 3 Bulan ke Depan

SERANG, (KB).- Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Serang menyebut stok pupuk bersubsidi di wilayahnya masih tersedia 4.000 ton di gudang. Jumlah tersebut diyakini cukup untuk masa tanam selama tiga bulan ke depan.

Staf Pelaksana Bidang Perdagangan Diskoperindag Kabupaten Serang Sobari mengatakan, dalam Permendagri Nomor 15 tahun 2013 setiap gudang ataupun kios harus menyimpan stok pupuk untuk dua minggu ke depan.

Oleh karena itu, kebutuhan pupuk untuk para petani dipastikan tidak akan pernah ada kelangkaan. Saat ini di Gudang PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) masih tersimpan stok untuk 3 bulan ke depan.

“Ada 4.000 ton urea, karena kami pesannya kemarin urea. Kalau untuk lainnya seperti pupuk SP36, ZA dan organik kita gak nyimpan, itu adanya di Gudang Petro, tapi kami engga datang ke sana,” ujarnya, Jumat (17/5/2019).

Sobari mengatakan, untuk harga jual pupuk urea senilai Rp 1.800 per kilogram atau Rp 90.000 per karung, pupuk ZA Rp 1.800 per kilogram, SP36 Rp 2.000 per kilogram, NPK Rp 2.300 per kilogram dan organik Rp 500 per kilogram.

Pupuk ini dijual sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Dengan demikian, penyalurannya sesuai usulan. “Tidak lebih, tidak kurang,” ucapnya.

Ia menjelaskan, mekanisme penyalurannya, yakni kios direkap oleh tenaga lepas harian pertanian. Setelah dicatat dibawahnya diketahui oleh kepala desa, UPT Pertanian dan distributor. Mereka harus menandatangani catatan tersebut.

“Kemudian nanti diusulkan ke distributor sesuai wilayah kerjanya, dari distributor dibawa ke produsen. Setelah itu sesuai RDKK itu dibawa oleh distributor diantarkan ke kios masing – masing sesuai wilayah kerjanya,” tuturnya.

Selain itu, ia memastikan penjualan pupuk itu sesuai dengan harga eceran terendah (HET). Hanya saja, ketika di lapangan ada upah bagi pekerja yang mendistribusikan pupuk.

Namun jika di lapangan memang menemukan adanya kios yang menjual pupuk di atas HET, pihaknya akan memberikan teguran.

“Tugas kami dari tim memberikan teguran. Kalau ada kesalahan itu kami sifatnya pembinaan. Nanti kalau benar melakukan kesalahan kami lihat fatal atau tidak. Kalau menjual di atas HET kami tegur secara tertulis. Tapi kalau dia menjual ke pabrik bukan ke petani itu sanksinya berat,” tuturnya. (DN/RI)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here