Minggu, 18 November 2018
Menteri Kesehatan, Nila Moeloek saat menjadi pemateri dalam acara Summit, Seminar Kabupaten/Kota Sehat dan Expo 2018 di Novotel Ballroom Kota Tangerang, Senin (5/11/2018) malam.*

SPM Kesehatan tidak Tercapai, Menkes: Pimpinan Daerah Kena Semprot

TANGERANG, (KB).- Menteri Kesehatan (Menkes), Nila Moeloek menyebutkan, bahwa jika Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan di Kota Tangerang tidak tercapai, maka pimpinannya akan disemprot. “SPM, kalau Tangerang tidak mencapai pimpinannya kena,” katanya dalam acara Summit, Seminar Kabupaten/Kota Sehat dan Expo 2018 di Novotel Ballroom, Kota Tangerang, Senin (5/11/2018) malam.

Namun, lanjut dia, hal tersebut tidak semata-mata hanya berlaku di Kota Tangerang, melainkan juga di seluruh Indonesia. Ia mengatakan, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan SPM bidang kesehatan.

Menurut dia, SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM juga merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh pemda untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100 persen setiap tahunnya.

Terdapat 12 indikator SPM yang harus dicapai tiap-tiap daerah, yaitu pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pelayanan antenatal, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, dan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.

Kemudian, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TB), serta pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

“Capaian 12 indikator itu angkanya harus 100 persen. Kalau di bawah 100 persen (berarti) gagal, artinya pimpinannya tidak berhasil,” katanya.

Ia menambahkan, pencapaian target SPM, mutlak Bergantung petugas kesehatan dan bupati atau wali kota. Sebab, tutur dia, meskipun telah tersedia fasilitasnya, namun jika pelayanannya tidak baik, tentu akan sia-sia.

“Jadi, memang pembimbingnya harus melihat ke bawah, siapa yang kerjakan mulai sistem rujukan yang baik itu Puskesmas, tidak mungkin wali kota atau yang pegang itu, kan kalau SPM kesehatan orang-orang kesehatan,” ujarnya.

Ia menekankan, target pencapaian SPM sangat penting, artinya harus tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. “Jadi, wali kotanya tertolong, semuanya tertolong, rakyatnya sehat, SPM naik,” ucapnya.

Lewat pendekatan keluarga

Pada kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan, Nila Moeloek menyebutkan, pendekatan keluarga merupakan cara jitu menuju masyarakat yang sehat. Hal tersebut, diungkapkan Menkes saat menjadi pemateri dalam acara Summit, Seminar Kabupaten/Kota Sehat dan Expo 2018 di Novotel Ballroom Kota Tangerang.

Dalam seminar bertajuk Membangun Kabupaten/Kota Sehat yang Layak Huni Menuju Indonesia Kuat tersebut, dia menyampaikan, bahwa pemerintah menggagas Program Indonesia Sehat demi menuju masyarakat yang sehat. “Hasil dari Program Indonesia Sehat, yaitu KIS (Kartu Indonesia Sehat), BPJS mengalami suatu defisit yang luar biasa, (sebab) salah satunya untuk penyakit jantung, pengeluarannya cukup tinggi,” katanya.

Ia membeberkan, anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk penyakit jantung mencapai sekitar Rp 9,7 triliun. Namun, sejak ada Program Kesehatan Nasional (JKN), angka tersebut menurun. Sebelum ada JKN, kami masih mengeluarkan 37 persen, sekarang turun jadi 35 persen, diharapkan bisa turun lagi. Artinya, memang sangat menguntungkan demi paradigma sehat,” ujarnya.

Ia mengharapkan, pemerintah daerah harus masif turun ke masyarakat, untuk menggelorakan kesehatan melalui pendekatan keluarga. Ia mencontohkan tentang pengelolaan sampah yang sampai hari ini masih menjadi masalah di wilayah perkotaan harus diselesaikan dengan metode pendekatan keluarga.

“Sistem rujukan kami mulai dari keluarga. Kami perlu lakukan pendekatan keluarga tentang bagaimana mengelola sampah dengan baik. Kemudian, (dilanjutkan ke tingkat) kelurahan dan kabupaten/kota, baru kami mengatakan, Indonesia sehat jika telah melakukan pendekatan keluarga,” ucapnya. (DA)*


Sekilas Info

Kota Tangerang Siap Jadi Tuan Rumah MTQ XVI Provinsi Banten 2019

TANGERANG, (KB).- Kota Tangerang siap menjadi tuan rumah dan menyambut dewan juri serta kafilah yang akan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *