SPIP Pemkot Serang Belum Terdokumentasi dengan Baik

SERANG, (KB).- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menilai, pengendalian internal Pemerintahan Kota Serang masih belum terdokumentasikan dengan baik, sehingga Pemkot Serang masih berada di level 3 pada Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP).

Kepala Perwakilan BPKP Banten Muhamad Masykur mengatakan, dari level 1-5, organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Serang saat ini berada di level 3 dengan penilaian baik. Namun, meski demikian, Pemkot Serang berpeluang untuk naik ke level 4 jika pendokumentasian kegiatan lebih baik lagi.

“Untuk target nasional 2019 memang di level 3. Tapi, kami berharap untuk ke depan naik, apalagi komitmen pimpinan kan luar biasa, tidak cukup level 3 harus level 4 di tahun depan,” katanya seusai kegiatan peningkatan maturitas SPIP di Puspemkot Serang, Selasa (5/11/2019).

Ia menuturkan, beberapa hal yang menjadi penilaian BPKP di OPD, seperti kinerjanya, pemetaan risiko, aktivitas pengendalian, komunikasi, dan monitoring.

“Pemkot Serang itu sudah melakukan pengendalian intern dengan baik, tinggal bagaimana dia memantaunya, memonitornya, dan didokumentasikan terus-menerus,” ucapnya.

Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan, dalam penilaian BPKP yang menjadi catatan terkait pertanggungjawaban kegiatan yang masih kurang pada OPD di Kota Serang. Namun, hal tersebut, bukan hal yang fatal, sehingga Pemkot Serang bisa berada di level 3.

“Catatan BPKP itu hanya sedikit saja tentang pertanggungjawaban SPj yang perlu diperbaiki, yang kurang lengkap,” tuturnya.

Selanjutnya, dia berharap, ke depan OPD Pemkot Serang bisa meningkatkan kinerja dan tidak terlambat dalam membuat SPj. Hal tersebut, agar maturitas SPIP OPD Pemkot Serang pada 2020 mendatang bisa berada di level 4. “Ini mungkin harapan Pemkot Serang, ke depan mudah-mudahan kami berharap, kerja OPD bisa dinilai dan tahun depan di level 4,” katanya.

Sementara itu, Inspektur Kota Serang Yudi Suryadi menuturkan, saat ini baru 11 OPD yang sudah mengiktu SPIP dan mendapat penilaian dari BPKP. Ke depan, pihaknya akan mendorong semua OPD menerapkan SPIP.

“Jadi, kalau pengendalian itu seperti ada kegiatan rapat, ada notulensinya, ada absennya, ada hasilnya apa yang dibicarakan, dan ada kertas kerjanya. Jadi, segala sesuatu ada buktinya, jadi memperkecil adanya penyelewengan,” ujarnya.

Kelemahan Kota Serang, ucap dia, setiap ada kegiatan tidak terlalu memperhatikan pendokumentasian, sehingga kegiatan pengendalian dianggap tidak dilakukan. Hal tersebut tidak terlepas dari kurangnya SDM di Kota Serang.

“Dari segi banyaknya memang Kota Serang kekurangan, karena eselon IV tidak memiliki staf yang ASN. Padahal, idealnya kan ada dua staf ASN,” tuturnya. (Masykur/H-43)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here