Sopir Angkot Cilegon Mengadu ke Dewan

CILEGON, (KB).- Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Abdul Ghoffar telah menerima permohonan mediasi dari sejumlah pengusaha dan sopir angkutan kota. Mereka kabarnya berencana melakukan aksi terkait sejumlah isu yang sedang berkembang. “Komisi II tadi sore (Jumat) menerima surat permohonan mediasi dari Asosiasi Angkutan Kota Cilegon. Mereka ingin mediasi Selasa (6/2/2018) nanti. Mereka juga kabarnya akan aksi di hari yang sama,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini saat dihubungi, Jumat (2/2/2018).

Sayangnya, kata dia, Selasa (6/2/2018) nanti agenda mediasi berbenturan dengan kegiatan kunjungan kerja Komisi II DPRD Kota Cilegon ke Kementerian Sosial (Kemensos). Untuk itu, pihaknya meminta mediasi dilaksanakan di hari berbeda. “Entah bagaimana keputusannya nanti, sepertinya harus diagendakan ulang,” ujarnya.

Menurut dia, pemberlakuan Permenhub Nomor 108 telah menuai respons negatif. Ghoffar melihat belum adanya sosialisasi tentang legalitas moda transportasi online dari pemerintah pusat meresahkan warga. “Sebetulnya para pelaku angkutan konvensional baru mendengar sebatas isu tentang Permenhub itu. Tapi mereka belum mengetahui secara pasti, karena belum ada sosialisasi tentang aturan baru itu,” katanya.

Karena belum ada sosialisasi, ia menilai Permenhub 108 belum bisa diaplikasikan di Kota Cilegon. Maka itu ia meminta Pemkot Cilegon segera menangkap potensi-potensi sosial yang bisa terjadi. “Kami mendesak Dishub (Dinas Perhubungan) Cilegon segera melakukan pendataan moda transportasi online. Itu sangat penting agar Pemkot bisa mengontrol keberadaan mereka. Jika dibiarkan liar, jelas potensi respons negatif masyarakat akan muncul. Ini harus segera diatasi,” ucapnya.

Selain tentang Permenhub 108, Asosiasi Angkutan Kota Cilegon juga ingin membahas sejumlah persoalan lain. Seperti tidak adanya sub terminal di Kota Cilegon, serta mobil Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) yang mencari penumpang didalam kota. “Mereka ingin Pemkot membangun sub terminal di sejumlah titik. Lalu mereka mempertanyakan komitmen tentang trayek AKAP, mengapa bus sering ambil penumpang diluar trayek mereka,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dishub Cilegon Andi Affandi menilai, Permenhub 108 belum bisa diaplikasikan di Kota Cilegon. Terlebih Dishub Cilegon belum siap untuk mendukung peraturan baru itu. “Permenhub 108 kami anggap sebagai sebuah amanat dari pemerintah pusat. Tapi persoalannya, kami belum memiliki data para pelaku angkutan online juga operatornya. Berapa jumlah taksi online yang beroperasi di Cilegon, itu belum kami tahu. Jadinya kami belum bisa melakukan kontrol,” katanya.

Apalagi, menurut Andi, Permenhub 108 belum memiliki aturan turunan untuk diaplikasikan di tingkat daerah. Selain itu, belum ada sosialisasi terkait teknis operasional angkutan online. “Masih perlu waktu untuk meminta kesadaran para operator dan pengemudi. Kalau dia taksi online dan berplat nomor Cilegon, harus kuning plat nomornya, disetarakan dengan angkutan umum lainnya,” ujarnya.

Ia menuturkan, selain berkewajiban menggunakan plat nomor kuning, dalam Permenhub tersebut juga menuntut agar pemilik kendaraan melaksanakan uji KIR sesuai daerah asal kendaraan, stikerisasi dan menggunakan SIM A Umum. “Taksi online diwajibkan pasang stiker kelayakan, atau pun stiker operasional angkutan dalam trayek. Dan di sini kita juga akan bicara potensi pendapatan daerah seperti dari KIR,” ucap Andi. (AH)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here