Soal Penataan Banten Lama, Pemprov Banten Bukan Ambil Alih Pengelolaan

SERANG, (KB).-¬†Gubernur Wahidin Halim menyatakan Pemprov Banten bukan ingin mengambil alih pengelolaan maupun aset kawasan Banten Lama. Akan tetapi, pemprov hanya sebatas menata dan merevitalisasi agar Banten Lama menjadi destinasi wisata religi yang nyaman.¬†“Jadi yang kumuh kita mau rapihkan, yang kotor kita bersihkan. Kita sebagai warga Banten yang keturunan sultan, kita punya tanggungjawab moral, masa kita mau biarkan kumuh gitu, kalau dibiarkan bikin malu,” kata Wahidin, Jumat (7/7/2017).

WH menegaskan tidak akan ikut campur terkait pengelolaan Banten Lama jika sudah direvitalisasi.
“Kalau pengelolaannya nanti saya serahkan ke undang-undang, apakah melalui kenadziran atau kesultanan itu saya tidak mau campuri. Yang jelas saya tidak setuju kalau itu kumuh, tidak senang kalau itu kotor, tidak senang kalau orang yang mau ziarah jadi terganggu, biar nyaman,” tuturnya.

Ia juga menerangkan bahwa nantinya pihak yang bertugas mengelola kawasan Banten Lama seusai direvitalisasi harus sesuai dengan kesepakatan bersama. “Ya itu terserah kesepakatan masyarakat sama keturunannya nanti bagaimana. Pokoknya siapapun yang mengelola, saya yang harus perbaiki, yang jelek bikin bagus yang kotor dibikin bersih. Di situ kan tempat sakral, tempat suci, kita hormati dong,” ujarnya.

baca juga: Pengelolaan dan Penataan Banten Lama, Dewan Kota: Lebih Baik Diambil Alih Pemprov

Ia menargetkan revitalisasi bisa berjalan mulai tahun depan. Salah satu sektor yang akan difokuskan untuk pembangunan di wilayah tersebut yakni perbaikan akses dan penataan beberapa kawasan kumuh.
“Sekarang desainnya sudah ada, mudah-mudahan tahun depan udah mulai jalan. Kita juga bilang ke pemerintah kota, kalau ga sanggup memperbaiki, kita yang akan bangun. Kalau gak bisa terkait dananya, kita yang akan ongkosin. Banten itu kan banyak destinasi tapi tidak terurus, jadi harus kita urus mulai sekarang,” tuturnya.

ikon Provinsi Banten

Sekda Banten Ranta Soeharta menjelaskan, wacana revitalisasi Banten Lama terlebih dahulu akan dilakukan melalui proses penandatanganan nota kesepakatan (MoU) dengan Pemerintah Kota dan Kabupaten Serang. Hal itu dilakukan agar kewenangan pemerintah daerah tidak saling berbenturan.
“Kan dalam Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu ada kewenangan, mana kewenangan provinsi mana kewenangan kabupaten/kota, jadi jangan sampai bertabrakan. Contohnya, dari jalan jembatan yang mau ke Banten Lama itu kan wewenangnya milik Pemkot Serang, kalau gak ada MoU, kita gak bisa melakukan pembangunan di sana, makanya harus dibuat MoU,” ucapnya.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya segera mengeluarkan SK terkait tim yang akan bekerja untuk merealisasikan wacana revitalisasi Banten Lama. Tim tersebut dipimpin langsung Wakil Gubernur Andika Hazrumy. “Jadi itu bukan ambil alih aset, kita hanya membantu. Pak gubernur berkeinginan cepat menata Banten lama karena bagaimana pun punya nilai historisnya, apalagi di sana kan sudah jadi ikon Provinsi Banten,” ujarnya. (H-42)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here