Senin, 18 Februari 2019

Soal Pelarangan Imunisasi Difteri, Ino Sesalkan Sikap Kader Posyandu

LEBAK, (KB).- Pjs Bupati Lebak, Ino S. Rawita prihatin dengan adanya penolakan atau pelarangan pemberian vaksin difteri oleh salah seorang kader Posyandu Kampung Pasirgeleng, Desa Sukamanah, Kecamatan Malingping pada pelaksanaan Outbreak Response Immuzation (ORI) beberapa waktu lalu. ”Saya sudah menerima laporannya dan tentu kami merasa prihatin karena penolakan itu justru dilakukan oleh seorang kader Posyandu yang seharusnya bertugas membantu pemberian vaksin pada masyarakat,” kata Pjs Bupati Ino kepada Kabar Banten, seusai membuka acara Muskab Pengawas Kabupaten Lebak di Gedung PGRI, Rangkasbitung, Selasa (20/3/2018).

Pjs Bupati menegaskan, pihaknya akan memerintahkan Asda III bersama dinas terkait untuk segera melakukan langkah terbaik untuk mengetahui secara pasti permasalahan yang terjadi, serta mencari solusi agar pelaksanaan ORI bisa berjalan dengan baik diseluruh wilayah, khususnya di Kecamatan Malingping. ”Setahu saya Dinas kesehatan telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Namun untuk memastikan berjalannya ORI, saya akan menugaskan Asda III agar berkoordinasi denga pihak terkait, termasuk dengan ulama atau Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lebak,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Lebak, dr. Firman menyatakan, Dinkes telah memerintahkan Puskesmas Malingping untuk mengambil langkah yang diperlukan agar masyarakat bisa mendapatkan imunisasi difteri. ”Pihak puskesmas sudah mencoba melakukan Ori di lokasi, namun kader posyandu itu tetap saja melakukan penolakan dengan menyatakan difteri itu haram. Sebagai jalan keluarnya, kami akan melakukan imunisasi di tempat lain dan melakukan sweeping di Desa Sukamanah, Kecamatan malingping,” ucap dr Firman.

Baca Juga: Kader Posyandu ”Larang” Imunisasi Difteri

Diberitakan sebelumnya, salah seorang kader Posyandu Kampung Pasirgeleng, selalu melakukan penolakan pelaksanaan imunisasi apapun dengan alasan karena vaksin dalam imunisasi diragukan kehalalannya. Akibat penolakan itu, puluhan warga di salah satu lingkungan Posyandu Kampung Pasirgeleng hingga saat ini belum bisa menerima imunisasi yang dilakukan pemerintah sebagai upaya pencegahan terhadap penyebaran penyakit yang telah menelan korban jiwa tersebut.

”Heran, seharusnya selaku kader berupaya menyukseskan berbagai program pemerintah bukan malah menghambat. Soal halal haram pemerintah juga tidak akan ceroboh. Artinya, sebelum vaksin apapun diberikan kepada masyarakat pastinya melalui penelitian dan pengujian baik secara medis maupun halal haramnya melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI),” tutur salah seorang warga. Dikatakannya, penolakan terhadap imunisasi yang terjadi di Posyandu kampung tersebut bukan kali pertama terjadi. Imunisasi apapun salah seorang kader posyandu yang selalu berpakaian mengenakan cadar tersebut beberapa kali melarangnya.

Kepala UPT Puskesmas DTP Malingping, Juju Suwardi mengatakan, pihaknya sudah menginformasikan adanya “pelarangan” imunisasi difteri di salah satu Posyandu di lingkungan pelayanannya yakni di Kampung Pasirgeleng.
”Kami sudah beberapa kali mendatangi dan memberikan penjelasan terkait imunisasi difteri hingga soal penjelasan MUI namun tetap saja kader posyandu di kampung tersebut tidak memperbolehkan tindakan imunisasi,” katanya.
Ditambahkan, akibat adanya penolakan dari kader posyandu itu, sebanyak 40 warga di kampung tersebut juga menolak diimunisasi difteri. (DH/Lugay/Job)***


Sekilas Info

Penerima Kompensasi Lahan SUTT Resah

LEBAK, (KB).- Sejumlah warga penerima kompensasi lahan jalur transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *