Soal Moral di Pemilu Lokal

Masudi SR.*

Oleh : Masudi SR

Lewat penelitian lapangan yang dilakukan Indonesian Legal Roundtable (ILR) terhadap penegakan hukum pidana Pemilu 2019, terungkap ada 348 kasus pidana yang telah divonis pengadilan. Penganggaran ini melibatkan pemilih, peserta pemilihan, dan penyelenggara pemilihan. Jumlah ini ibarat puncak gunung es semata. Hanya bagian permukaan yang tampat dan bisa dipotret. Sesungguhnya pada bagian dasar jauh lebih banyak dan tidak bisa muncul ke permukaan.

Pelanggaran yang terjadi dalam setiap rangkaian pemilu atau pilkada seperti sudah menjadi budaya yang sengaja dilanggengkan. Betapapun rigidnya aturan hukum dibuat, berlapisnya pengawasan yang dilakukan, cara-cara curang selalu saja bisa dilakukan. Praktik politik haram ini seakan menegaskan bahwa adanya aturan adalah untuk dilanggar, bukan dipatuhi.

Cara merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan menegasikan keadaban, kebaikan, etika, dan moral, nyaris berjalan tanpa ada ganjalan yang berarti. Moralitas yang melingkari kekuasaan dipreteli dengan sengaja, baik secara diam-diam atau terang-terangan. Lezatnya kue kekuasaan, telah menjadikan banyak orang mengidap miopik, mabuk dan berusaha dengan cara apapun agar bisa dan terus menikmatinya. Pada titik ini, kekuasaan bukan lagi diraih, tetap dikejar dan diburu.

Masalahnya bukan pada lezatnya kue kekuasaan yang memang sudah bawaan lahirnya. Tetapi pada kecurangan, kekerasan, fitnah, jual beli pengaruh (trading influence), jual beli suara, dan kegiatan sejenis yang dilakukan secara “telanjang” untuk mendapatkannya, betul-betul mengganggu nurani dan akal sehat. Demokrasi pada akhirnya hanya dijadikan jubah untuk membungkus hasrat berburu kekuasaan yang dilakukan dengan cara banal.

Begitulah, tanpa perlu malu, harus diakui bahwa demokrasi elektoral kita masih belum bisa sepenuhnya bebas dari perilaku menyimpang. Upaya pelurusan dan pemurnian kontestasi politik agar tidak tercemari dengan cara-cara kotor, masih memerlukan waktu yang panjang. Penyadaran akan pentingnya dimensi moral hadir dalam hajatan demokrasi, tidak lagi cukup didendangkan atau dikumandangkan, tetapi harus dibumikan.

Politik sebagai seni

Pilkada atau pemilu lokal bukan hanya arena perebutan kekuasaan berupa jabatan gubernur, bupati, dan wali kota. Ia juga menjadi ruang politik yang menghimpun banyak orang melintasi batas-batas agama, bahasa, suku, dan budaya. Di dalamnya terdapat serangkaian nilai, etika dan moral kekuasaan. Menjadi tempat mengasah kemampuan dan keterampilan berpolitik. Wadah yang menampung beragam perbedaan cara pandang dan cara kerja. Ada pertentangan gagasan dan tarikan kepentingan.

Sebagai ruang politik yang dihuni banyak orang, maka aksi dan interaksi yang dibangun-lakukan sepatutnya berpijak pada kesadaran terhadap pluralitas tersebut. Dengan harapan lewat kesadaran inilah yang menjadi penuntun pada cara berpolitik yang berkeadaban. Aksi politik yang dibangun-lakukan hanyalah sarana untuk mencapai tujuan yakni merebut kekuasaan. Kekuasaan itupun sejatinya juga sarana menghadirkan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan.

Dalam praktik politik yang berkeadaban itulah, ditemukan dimensi politik sebagai seni kemungkinan (the art of possibilities). Mengelola sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, atau sebaliknya. Melalui pencitraan misalnya, bisa menjadikan seseorang yang sebelumnya bukan siapa-siapa, tidak populer, menjadi something. Tetiba dikenal sebagai seorang punya kepedulian sosial tinggi, dermawan, berlaku elok dan santun, peduli lingkungan, dan sebagainya.

Sesuatu yang sejak semula tidak berpihak, kemudian bergeser haluan menjadi berpihak dan mendukung. Tadinya berada dalam barisan oposisi, kemudian masuk dalam barisan koalisi. Semua itu bisa dilakukan karena dalam politik sebagai seni, ada diplomasi, negosiasi, koalisi, opisisi, kampanye, dan sebagainya. Singkatnya, politik adalah seni meraih dan mempertahankan kedudukan dalam struktur kekuasaan. (M. Alfan Alfian, Wawasan kepemimpinan Politik : 2015)

Karena itulah, politik tidak melulu sebagai permainan, kontestasi, kompetisi atau pertarungan yang harus menang-menangan. Hanya tersedia dua pilihan, menang atau kalah. Pilkada bukan semata panggung politik yang memperhadapkan kekuatan-kekuatan politik dalam satu kompetisi. Dimana orang menggunakan cara diluar kelaziman. Lupa bahkan melupakan cara bermain yang sudah dibuat aturannya. Sehingga dengan cara itu melahirkan sinisme publik yang meluas dan memunculkan persepsi bahwa politik itu kejam, pragmatis dan menghalalkan segala cara.

Gerakan moral

Menguatnya sinisme dan persepsi publik terhadap praktik politik yang sarat dengan pragmatisme dan kekejaman, tidak saja merusak demokrasi, tetapi juga mengikis pondasi peradaban. Demokrasi sebagai produk kebudayaan, dianggap gagal menyumbang bagi penguatan peradaban masyarakat dan bangsa. Itu karena pilkada hanya dimaknai sebagai political game an sich.

Mengutip pernyataan Kuntowijoyo dalam tulisannya Enam Alasan untuk Tidak Mendirikan Parpol (1998), sebagaimana dimuat dalam buku Alfan Alfian, bahwa politik hanya memikirkan masalah-masalah jangka pendek, membuat pelakunya jadi miopik, hanya mampu melihat realitas-realitas yang dekat (kekuasaan, jabatan). Padahal, menempatkan kekuasaan sebagai cara pandang bahwa ia akan menyelesaikan banyak hal, ternyata hanya benar dalam jangka pendek.

Karenanya, panggung politik lokal, harus diisi dengan atraksi politik yang padat moral. Semua kita harus mengambil peran untuk menggalang kesadaran publik akan pentingnya politik yang bersih, jujur dan adil. Kelompok penekan (pressure group) yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat, sejatinya berada di garda terdepan dalam mengedukasi dan mengadvokasi hak-hak politik yang dirampas. Tembang moral perlu terus dinyanyikan dengan suara melengking, dan disaat bersamaan dihujamkan ke sanubari masyarakat lewat aksi-aksi sosial-politik yang nirlaba.

Berharap kepada para politisi untuk menjadi lokomotifnya, tentu bukan pilihan yang tepat. Sebagai aktor dalam panggung pemilu lokal, masih sangat minim yang mau dan berani tampil dengan politik adiluhung di tengah pasar bebas politik yang semakin hegemonik. Tetapi meninggalkan begitu saja partai dan politisinya tentu bukan pilihan yang rasional. Sebab, bagaimanapun, parpol menjadi salah satu tiang penyanggah utama tegak berdirinya demokrasi. Karena itu, pilihan moderatnya adalah secara terus menerus menyingkap kembali nalar politik yang terlanjur tertutup oleh lemak-lemak kekuasaan.

”Katakanlah, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa saja yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kekuasan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau Kehendaki dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Ditangan -Mu segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu” (Q.S. 3 : 26). (Penulis, Anggota KPU Provinsi Banten 2018-2023)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here