Soal Data Penerima Bantuan Dampak Covid-19, Bupati Serang Terima Banyak Komplain

SERANG, (KB).- Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, banyak menerima masukan dan komplain dari para kepala desa (Kades) terkait data bantuan sosial tunai. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa penerima bantuan yang ternyata telah meninggal dunia.

“Terus sekarang yang banyak masukan atau komplain kades terkait bantuan sosial tunai, memang data ini sebagian besar yang sudah ada ini dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan beberapa kades masuk komunikasi ke saya, bahwa penerima bantuan beberapa sudah meninggal,” katanya saat mendistribusikan bantuan beras cadangan pemerintah di Desa Terate, Kecamatan Kramatwatu.

Ia menuturkan, untuk menyikapi masalah tersebut, Dinsos harus sosialisasi ke desa-desa dan menyampaikan perkara data. Sebab, berdasarkan keterangan Menteri Sosial, penerima bantuan tersebut, bisa dipindahkan asal ada berita acara dari kepala desa.

“Jadi, harus ada solusi, supaya tidak ada simpang siur di bawah,” ujarnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang Mansur Barmawi menuturkan, untuk saat ini soal adanya data yang belum tepat sasaran belum masuk pada diya. Namun demikian, selaku pimpinan, dia berharap, ada solusi terkait polemik pendataan tersebut.

“Laporannya mungkin masuk ke Komisi II. Kami berharap, jangan terlalu kaku kalau memang masih bisa diperbaiki, ya perbaiki,” ucapnya kepada Kabar Banten, Rabu (13/5/2020).

Ia menuturkan, data yang dihimpun tersebut, asalnya dari bawah, bisa jadi pemerintah desa tidak upgrade terkait pendataan, sehingga masih menggunakan data lama.

“Sehingga dengan ada persoalan begini jadi masalah di bawah, ada desa yang dapat banyak (bantuan) ada yang dapat sedikit jomplang. Ini saya kira harus ada solusi penyelesaian, sehingga yang berhak menerima bisa menerima, ini kan gerakan sosial dan memang banyak masyarakat yang terdampak musibah Covid-19,” tuturnya.

Politisi PKS tersebut, juga menuturkan, akan melakukan evaluasi terhadap dinas yang melakukan tugas tersebut, yakni Dinas Sosial. Pengawasan dilakukan oleh Komisi II selaku mitra kerjanya.

“Nanti Komisi II lebih harus perkuat pengawasan terhadap Dinsos. Terus nanti Banggar akan dievaluasi terkait penggunaan anggaran kan sudah menggeser anggaran sekian miliar, ini harus di evaluasi mudah-mudahan anggaran itu tepat. Terkait teknis harus kompak dan solid antara pemerintah desa kecamatan,” katanya.

Menurut dia, masih adanya data yang tidak upgrade tersebut, menunjukkan kinerja yang kurang baik dari pemerintah baik di kecamatan atau desa. Namun, dalam hal tersebut, menurut dia, bukan momen untuk mencari kesalahan, tetapi momen mencari solusi.

“Yang jelas itu ini menunjukkan kinerja yang kurang baik dari pemerintah apakah kesalahan di desa atau kecamatan harus didalami yang jelas sekarang bukan waktunya cari kesalahan, tapi solusi,” ujarnya.

Sementara, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Serang Utara (GAMSUT) Imron Nawawi mengatakan, pihaknya turut mengawal pendistribusian bantuan sosial dari Kementerian Sosial untuk Kabupaten Serang. Dari pemantauannya, bantuan yang diberikan tersebut, dianggap tidak tepat sasaran dan menggunakan data yang sudah lama dan tidak akurat.

“Kami menilai, ini mengecewakan masyarakat, karena memang di balik banyaknya bantuan di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini pemerintah melakukan pendistirbusian bantuan yang tidak tepat sasaran, karena kami menilai dari data yang kami lihat, bahwa penerima bantuan tersebut kebanyakan nama yang sudah meninggal dunia dan juga orang yang seharusnya tidak mendapatkan dikarenakan termasuk keluarga yang mampu secara ekonominya,” ucapnya, Rabu (13/5/2020).

Ia menduga, pendistribusian bantuan tersebut, menggunakan data yang dikeluarkan pada 2014. Oleh karena itu, wajar jika dikatakan tidak tepat sasaran bantuan tersebut. Ia berharap, agar Pemkab Serang mengevaluasi dan mengkroscek kembali kebenaran data tersebut.

Hal senada diungkapkan Ketua Pelaksana GAMSUT Peduli Covid-19 Saefullah. Menurut dia, seharusnya data warga yang berhak harus divalidasi hingga tingkat terendah RT dan RW. Dengan demikian, ada kejelasan alur pendataan yang akurat terhadap warga yang menerima bantuan sosial berupa uang atau kebutuhan pokok.

“Pengawasan yang baik menjadi kunci pemberian bantuan yang tepat sasaran. Tepat sasaran bermakna tepat diberikan kepada warga yang membutuhkan, yakni warga miskin, warga rentan miskin, warga yang terkena PHK,” tuturnya.

Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Serang Sri Rahayu Basukiwati mengatakan, untuk pendataan masih terus dilakukan selama pandemi Covid-19 belum selesai. Bahkan, setiap hari selalu ada penambahan data dan juga penggantian data.

Wanita yang akrab disapa Yayuk tersebut mengatakan, untuk bantuan dari Kementerian Sosial saat ini sudah selesai pendataannya. Saat ini tinggal menunggu pencairan dan klarifikasi data.

“Kan ada yang kadang kadang ada salah data. Kalau kayak provinsi sedang proses di BRI, tinggal tunggu dari BRI pusat,” ujarnya. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here