SMP Negeri 1 Mancak Dapat Penjagaan

Puluhan warga dan alumni SMPN 1 Mancak saat mendatangi sekolah untuk meminta agar gembok gerbang sekolah tersebut dibuka, Kamis (17/10/2019).*

SERANG, (KB).- SMP Negeri 1 Mancak mendapat pengamanan dari pihak kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Koramil Mancak, Jumat (18/10/2019). Hal tersebut dilakukan setelah pembukaan gerbang sekolah dari penggembokan yang dilakukan oleh pihak yang mengaku ahli waris lahan sekolah tersebut.

Sebelumnya, pada Kamis (17/10/2019) malam warga dan wali murid beramai-ramai mendatangi Gedung SMP N 1 Mancak. Mereka memaksa pada pihak penyegel, agar gerbang sekolah yang sejak Senin (14/10/2019) digembok tersebut, segera dibuka.

Warga dan pihak yang mengaku sebagai ahli waris sempat bersitegang, namun akhirnya gerbang berhasil dibuka, sementara pihak penyegel diamankan pihak kepolisian Cilegon.

Guru Mata Pelajaran IPA SMP N 1 Mancak Endang Saripudin mengatakan, setelah ada suasana mencekam semalam, kini siswa sudah belajar seperti biasa. Anak-anak sudah semangat kembali belajar.

Saat ini, kata dia, sekolahnya tetap mendapatkan pengamanan dari Polres Cilegon, Satpol PP, dan Koramil Mancak. Ia menuturkan, adanya penyegelan tersebut, telah membuat anak-anak menjadi trauma. Namun, hal tersebut, sudah bisa diatasi.

“Ada kekhawatiran ketika saat momen penting ujian atau hari pertama masuk sekolah disegel lagi, semoga tidak terjadi lagi dan ini yang terakhir,” ujarnya.

Kepala Bidang SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Heriyana menuturkan, saat ini pihaknya sudah melaporkan Aris Rusman (pelaku penyegelan) ke Polres Cilegon.

“Berkasnya sudah masuk, ini saya baru pulang dari polres. Jadi, akan diproses lebih lanjut,” ucapnya kepada Kabar Banten.

Ia menuturkan, selama ini Aris Rusman melakukan penggembokan, karena merasa buntu secara hukum. Oleh karena itu, dengan dilaporkannnya dia ke polres, maka proses hukum sudah tidak buntu lagi.

“Ikuti proses jangan ada penggembokan. Kalau lahan sudah sah punya kami menurut aset, kami gugat soal penyegelannya,” tuturnya.

Disinggung soal kondisi siswa-siswi, dia menjelaskan, saat ini anak-anak dalam kondisi kondusif. Bahkan, saat hari penggembokan juga anak-anak sudah belajar hanya saja dipindah ke SMA N 1 Mancak. “Sekarang sudah belajar sepertinya biasa,” katanya.

Baca Juga : Warga Buka Segel SMPN 1 Mancak

Sementara, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, Kamis (17/10/2019) malam dia sudah memerintahkan Satpol PP untuk membuka gembok dengan paksa. Hal tersebut dilakukan, karena dari hasil musyawarah dan diskusi semuanya buntu.

“Akhirnya tadi malam saya putuskan dibongkar paksa. Karena itu milik pemda, kami tetap menganggap milik kami dan tugas Pol PP mengamankan aset pemda dan perda,” ujarnya.

Untuk lahan sekolah, ucap dia, pemkab memiliki bukti kuat berupa akta jual beli (AJB) dan keputusan Mahkamah Agung (MA) sebagai legalitasnya. Oleh sebab itu, pemda menyarankan kepada pihak yang mengklaim untuk membawa kasus tersebut, ke ranah hukum.

“Karena kalau pemda sudah punya legal formal, jadi kami tidak mungkin menggugat, harus dia (Aris). Jadi, kalau ada masyarakat yang merasa itu miliknya silakan kami ada tempatnya, ada sarananya, supaya lebih jelas,” tuturnya.

Dalam permasalahan tersebut, dia meminta, agar semua pihak jangan mengorbankan anak sekolah. Sebab, mereka harus belajar. “Sekarang dengan digembok, coba kalau anak kami diperlakukan seperti itu kan kasihan. Apalagi sekarang anak kelas tiga mau ujian pelajaran padat,” ujarnya.

Disinggung soal Aris Rusman yang diamankan polisi, dia menuturkan, kemungkinan karena adanya bentrokan di lapangan, sehingga Polres Cilegon mengamankan Aris Rusman. Meski demikian, dia tetap menyarankan, agar masalah tersebut dibawa ke ranah hukum. Pihaknya akan ikut dengan putusan pengadilan.

“Kalau itu milik pemda alhamdulillah, kalau itu bukan milik kami akan diserahkan, dan kami adakan sekolah lagi. Tapi, kami harus ada kepastian hukum. Kalau pemda dituntut harus bayar sekarang dasarnya apa. Orang kami ada legal formalnya, malah kami jajaran pemda kena kasus hukum jadi persoalan hukum nantinya. Kalau ini terus digembok ini masuk pidana penyerobotan, karena kami sudah miliki lahan sejak 1981,” katanya. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here