Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemkot Cilegon Level 3

CILEGON, (KB).- Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) organisasi perangkat daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dinilai masih perlu ditingkatkan. Mengingat kematangan SPIP OPD dinilai masih berada di level 3 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Banten.

Maturitas SPIP OPD Pemkot Cilegon pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan OPD lain di pemerintahan kabupaten dan kota di Banten. Untuk Lingkungan Pemkot Cilegon, BPKP Banten mendapati jika OPD tidak mendokumentasikan evaluasi penyelenggaraan SPIP.

“Sebetulnya tidak sulit bagi pemkot untuk naik ke level 4. Tinggal mendokumentasikan evaluasi penyelenggaraan SPIP secara berkelanjutan,” kata Kepala Perwakilan BPKP Banten Muhammad Masykur, saat ditemui seusai rapat penilaian maturitas SPIP Pemkot Cilegon, di Setda Pemkot Cilegon, Senin (11/3/2019).

Menurut dia, medokumentasikan hasil evaluasi SPIP juga bukan hal yang sulit. Upaya tersebut dapat terealisasi jika seluruh OPD memiliki komitmen yang kuat pascatahapan evaluasi SPIP dilakukan.

“OPD itu harus mampu memetakan risiko program kerja yang potensial menjadi masalah, bagaimana pengendalian peta risikonya kan ada kebijakan, prosedur, SOP, dan lainnya. Kami pun lebih banyak ada pendampingan, karena SPIP itu kan suatu proses yang terintegrasi pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai,” ujarnya.

Ia menuturkan, maturitas SPIP di level 3 di setiap pemerintah daerah merupakan target nasional yang tertuang dalma Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019. “Kami menargetkan secara nasional, maturitas SPIP di level 3 itu sudah 85 persen. Sementara, Banten sudah 100 persen,” ucapnya.

Pada bagian lain, Kepala Inspektorat Pemkot Cilegon Epud Saefudin mengatakan, keterbatasan jumlah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) turut menjadi kendala, sehingga Pemkot Cilegon belum mampu meningkatkan level maturitas SPIP yang bermuara pada kinerja realisasi RPJMD Kota Cilegon 2016-2021.

“Tapi, kajian level ini tetap konsisten untuk kami tindak lanjuti. Karena kan APIP kami juga kemarin baru ada penambahan dari P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah), ada 12 personel dari jumlah yang ada 22 personel. Kami akan upayakan untuk ada peningkatan lagi, supaya setiap kegiatan di OPD itu ada pengendalian internalnya,” tuturnya. (AH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here