Sisa Bantuan Tsunami Rp 1,5 Miliar

PANDEGLANG, (KB).- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang mencatat ada Rp 1,5 miliar sisa bantuan tsunami. Akan tetapi, uang tersebut berencana akan dimasukkan ke kas daerah untuk kemudian disalurkan kepada korban tsunami setelah data by name by addres selesai.

Total seluruh anggaran yang diterima Pemkab Pandeglang untuk korban tsunami mencapai Rp 6,4 miliar. Sedangkan yang sudah dipakai mencapai Rp 3,2 miliar untuk kebutuhan land clearing, perlengkapan penunjang penghuni huntara dan lainnya.

Kepala BPKD Kabupaten Pandeglang Ramadani mengatakan, pihaknya mengikuti arahan dari BPKP terkait dengan pengelolaan dana tsunami. Sebab, pengelolaan tersebut sudah dilakukan pendampingan oleh BPKP. Namum, kata Ramadani, terkait permintaan penggunaan dana bantuan tsunami oleh kejari, pihaknya akan memberikan.

“Kalau Kejari meminta data terperinci, akan kita kasih karena tidak ada yang tutupi. Sebab, kita masih ada uang Rp 1,5 miliar, jadi mekanismenya sudah berubah ini. Tanggap darurat kan sudah terlewati, sesuai dengan arahan BPKP. Karena, mekanismenya harus melalui pengelolaan APBD, jadi melakukan pembelanjaan itu harus memakai DPA (daftar pelaksanaan anggaran),” kata Ramadani kepada Kabar Banten, Senin (1/7/2019).

Menurutnya, total anggaran Rp 6,4 miliar, sudah dikeluarkan dari awal Rp 3,2 miliar, termasuk untuk kesiapan huntap, yang sedang dilakukan penataan lahan di kampung reforma Kecamatan Panimbang.

”Kalau untuk tanggapan mahasiswa terkait dana tsunami belum sampai, saya pastikan itu sudah sampai. Tapi kan bentuknya berbeda-beda, bisa dalam bentuk logistik, atau alat-alat perlengkapan lainnya. Seperti selimut, obat-obatan, termasuk dapur umum kan kita yang fasilitasi. Kemarin santunan kematian, kan sudah ya, walaupun belum semua itu dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Menurutnya, pengelolaan sisa anggaran tersebut akan disalurkan kepada korban tsunami langsung, sementara masih menunggu validasi data.

“BPBD sudah masuk buat DPA nya, termasuk Perkim juga untuk fasilitasi huntapnya, ada Rp 1,5 miliar rencananya mau kita sampaikan, itu ke korban bencana tsunami. Karena kan bantuan dari dana pemerintah dan yang lain, prinsipnya untuk korban tsunami. Nanti kalau datanya sudah tersaji by name by addresnya, kita akan bagi. Hanya datanya belum valid, by name by addresnya itu dari Dinsos dan BPBD,” ucapnya.

Sementara itu, Kalak BPBD Pandeglang, Deni Kurnia mengatakan, kaitan dengan pengelolaan anggaran memang dipegang oleh pihak BPKD. ”Pengelolaan anggaran tsunami itu bendahara Pemkab, dalam hal ini BPKD, silakan konfirmasi ke BPKD,” tuturnya. (Ade Taufik/IF)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here