Silpa Capai Rp 100,4 Miliar, Dewan Dorong Pemkot Serang Perbaiki Perencanaan Anggaran

SERANG, (KB).- DPRD Kota Serang mendorong agar Pemkot Serang dibawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Syafrudin-Subadri Ushuludin memperbaiki kualitas perencanaan anggaran agar realisasi anggaran optimal dan program-program yang dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut mencuat dalam pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Serang terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD Kota Serang tahun anggaran 2018, di Gedung DPRD Kota Serang, Senin (24/6/2019).

Juru bicara Fraksi Nasdem Jumhadi mengungkapkan, dari total belanja daerah Pemkot Serang tahun 2018 sebesar Rp 1,33 triliun terealiasai sebesar Rp 1,23 triliun atau 92,24 persen. Relaisasi tersebut, turun sebesar 7,71 persen dibandingkan realisasi belanja tahun anggaran 2017 yang tercatat Rp 1,33 triliun.

Adapun, nilai penerimaan pembiayaan yang diperoleh dari Silpa tahun sebelumnya sebesar Rp 85,87 miliar. Dengan demikian, sisa lebih pembiayaan anggatan tahun anggaran 2018 sebesar Rp 100,44 miliar.

“Diperlukan perencanaan program kegiatan yang dirumuskan melalui kajian komprehensif untuk menghindari kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena persoalan-persoalan teknis seperti gagal lelang, kehabisan waktu dan sebagainya,” kata Jumhadi.

Sementara menurut Fraksi PDI Perjuangan, sistematika penyusunan laporan keuangan sudah sesuai sehingga Pemkot Serang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Namun, tugas lebih substansial harus segera diselesaikan yakni dengan serapan anggaran baik untuk program-program yang sesuai dengan kebutuhan Kota Serang.

“Kami berharap dengan kepala daerah yang baru agar dapat membenahi dan membangun Kota Serang sesuai dengan visi misi saat kampanye,” ujar juru bicara Kevin Harinusa.

Wali Kota Serang Syafrudin menuturkan, Silpa tahun anggaran 2018 memang tidak normal karena di atas 5 persen. Silpa itu, kata dia, karena adanya gagal lagi lelang hingga efisiensi. “Akan kami evaluasi OPD mana yang Silpanya lebih besar,” kata Syafrudin.

Menurutnya, besarnya Silpa pada APBD tahun 2018 karena pada saat itu merupakan masa transisi dari Wali Kota sebelumnya ke Pejabat Sementara (Pjs) dan dilanjutkan ke Wali Kota terpilih. Sehingga, waktu pelaksanaan anggaran tidak mencukupi.

“Dari pergantian Pj Wali Kota ini sudah mepet sudah Oktober. Jadi begitu anggaran perubahan dalam pembahasan sebenarnya hanya tinggal satu bulan hanya Desember,” tuturnya.

Dengan adanya pergantian DPRD pada bulan Oktober, ia berharap APBD Perubahan sudah dilakukan pembahasan paling lambat Agustus dan bisa dilaksanakan pada September. “Jadi anggaran insya Allah terserap,” ujarnya. (Masykur/RI)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here