Silpa APBD Banten Makin Meningkat

SERANG, (KB).- Sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) ABPB Banten dalam dua tahun terakhir makin meningkat. Setelah 2016 hanya senilai Rp 377,71 miliar, silpa APBD Banten terus bertambah menjadi Rp 996 miliar pada 2017, dan menembus Rp 1,07 triliun pada 2018.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2018 mencapai 98,50 persen atau senilai Rp 10,32 triliun. Pendapatan bersumber dari transfer sebesar Rp 2,97 triliun, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 12,98 miliar dan pendapatan asli daerah (PAD) Rp 6,32 triliun.

“Realisasi belanja daerah Rp 7,3 triliun atau 88,91 persen dari jumlah anggaran Rp 8,22 triliun,” kata WH dalam rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda penyampaian rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pertanggungjawaban APBD TA 2018, di Sekretariat DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (2/7/2019).

Realisasi belanja daerah tersebut terdiri atas belanja operasi terealisasi Rp 5,94 triliun, atau 92,37 persen dari anggaran Rp 6,43 triliun. Belanja modal terserap Rp 1,36 triliun atau 77,25 persen dari anggaran Rp 1,76 triliun. Kemudian, belanja tak terduga terealisasi Rp 532 juta atau 2,78 persen dari anggaran Rp 19,1 miliar, pengeluaran transfer Rp 2,68 triliun atau 94,67 persen dari anggaran Rp 2,83 triliun dan pembiayaan daerah tercapai 100 persen sebesar Rp 752 miliar. Seluruhnya merupakan pengeluaran silpa tahun lalu.

Berdasarkan realisasi pendapatan, belanja dan transfer serta pembiayaan, maka terdapat silpa TA 2018 sebesar Rp 1,07 triliun. Untuk laporan arus kas tahun anggaran 2018, tercatat saldo kas di bendahara umum daerah, kas di bendahara pengeluaran, serta kas bantuan operasional sekolah (BOS), badan layanan umum daerah (BLUD) dan lainnya senilai Rp 752,4 miliar.

Sudah biasa

Mantan Wali Kota Tangerang ini menuturkan, timbulnya silpa dalam pelaksanaan APBD merupakan hal biasa. “Udah biasa kan silpa mah itu. Konfigurasi dari APBD kan ada silpa ada defisit. Silpa bukan berarti tidak terpakai, biasa ada itukan bagian dari proses pelaksanaan anggaran,” ujarnya usai paripurna.

Menurutnya, tidak mungkin proses pelaksanaan anggaran tidak menghasilkan silpa. “Kalau ada lelang proyek kan biasanya juga nawar 90 persen, itu harus ada. Nilai proyek Rp 1 miliar tapi yang nawarkan Rp 900 juta, kan begitu logikanya. Enggak mungkin (pelaksanaan anggaran) 100 persen, kalau pas pasti dikorupsi,” ucapnya.

Ia memastikan pelaksanaan anggaran tahun 2018 berjalan dengan baik, sebagai bukti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here