Silpa APBD 2017 Kota Cilegon Tinggi, Kinerja OPD Buruk

CILEGON, (KB).- Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon Tahun Anggaran 2017 telah disetujui DPRD Kota Cilegon melalui rapat paripurna, Senin (23/7/2018). Namun, DPRD Kota Cilegon menilai, kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon tahun lalu buruk, sehingga jauh dari harapan.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon, Erick Rebiin seusai mengikuti paripurna mengatakan, pihaknya cukup miris dengan realita tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) yang mencapai Rp 158 miliar lebih. Angka tersebut paling tinggi dari silpa APBD Kota Cilegon yang setiap tahunnya disebut dia selalu tinggi.

“Pemkot Cilegon di akhir tahun anggaran pasti menyisakan silpa tinggi. Di APBD 2017 juga begitu, paling tinggi. Ini menunjukkan sejumlah indikasi, bisa karena belanja anggaran yang tidak tepat sasaran atau bisa pula kinerja dinas yang melempem,” katanya.

Menurut dia, tingginya silpa berbanding balik dengan progres pembangunan di Kota Cilegon. Di mana, menurut dia, pembangunan di kota baja belum merata. “Kenapa silpa setiap tahun tinggi, sementara pembangunan di Kota Cilegon belum merata. Inilah yang harus menjadi perhatian,” ujarnya.

Ia mengharapkan, Pemkot Cilegon segera melakukan evaluasi terhadap kinerja masing-masing OPD, juga memastikan jika program kedinasan sesuai dengan rencana anggaran yang telah disusun OPD. “OPD yang susun anggaran, tapi OPD itu bekerja tidak sesuai target yang dia susun sendiri. Inilah yang perlu dievaluasi,” ucapnya.

Ketua DPRD Kota Cilegon, Fakih Usman Umar menuturkan, proyek pembebasan Jalan Lingkar Utara (JLU) milik Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cilegon dan pembebasan lahan pertanian terpadu milik Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Cilegon merupakan penyumbang terbesar silpa pada APBD 2017.

Ia berharap, pada APBD Perubahan 2018, pekerjaan rumah APBD 2017 segera diselesaikan. “Kami harapkan bulan depan sudah ada realisasi. Baik itu pembebasan lahan pada proyek JLU, juga pembebasan lahan proyek pertanian terpadu,” ucapnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, laporan realisasi anggaran pada APBD Kota Cilegon 2017 mencatatkan jika sektor pendapatan terealisasi Rp 1.708.838.034.694, sementara sektor belanja terealisasi Rp 1.758.155.073.262. Hal tersebut menimbulkan defisit anggaran sebesar Rp 49.317.038.568. Pada sektor pembiayaan, diketahui penerimaan anggaran terealisasi Rp 213.286.211.502. Kemudian, pengeluaran anggaran Rp 5.000.000.000, di mana pembiayaan netto Rp 208.286.211.502, sehingga memunculkan silpa Rp 158.969.172.934.

Terkait hal tersebut, Sekda Cilegon, Sari Suryati mengatakan, tingginya silpa APBD 2017 tidak berkaitan dengan penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran, melainkan pada proses pembebasan lahan yang terbentur sejumlah persoalan yang kompleks.

“Pada proyek pembebasan lahan JLU, itu harus melewati sejumlah lahan wakaf, lahan SMA, dan lain-lain. Begitu juga pada pembebasan lahan pertanian terpadu, itu pun cukup kompleks,” tuturnya. Ia menuturkan, bahwa di APBD Perubahan 2018, persoalan tersebut dapat terselesaikan. Meski begitu, dia tidak yakin jika penyelesaian bisa mencapai 100 persen. (AH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here