Silmy Karim: KS Terlalu Gemuk, Perlu Dirampingkan

Silmy Karim, Direktur Utama PT Krakatau Steel.*

CILEGON, (KB).- Direktur Utama PT Krakatau Steel (KS) Silmy Karim, kembali angkat bicara terkait restrukturisasi karyawan PT KS. Melalui siaran stasiun televisi, Senin (8/7/2019) malam, Silmy mengatakan jika PT KS terlalu gemuk dan perlu dirampingkan.

Menurut Simly yang baru menjabat 8 bulan sebagai direktur utama, PT KS memiliki total 60 anak perusahaan. Ini merupakan PR besar perusahaan yang seharusnya diselesaikan sejak lama.

“KS memiliki anak perusahaan yang berafiliasi, totalnya 60 anak perusahaan. Sehingga kalau ditanya, ini PR besar yang seharusnya dilakukan sejak lama,” katanya.

Menurut Silmy, ada sejumlah kendala yang saat ini tengah dihadapi perusahaan. Salah satunya terkait aktifitas pabrik yang sebagian besar tidak lagi beroperasi.

“PT KS punya 9 pabrik, tapi yang beropeasi hanya 3 pabrik, 6 lainnya tidak beroperasi. 1 dari 6 pabrik itu sedang dalam persiapan, 1 lagi baru dihidupkan. Nah, ada 4 pabrik yang betul-betul tidak beroperasi. Di 4 pabrik itu ada karyawannya. Inilah yang saya usahakan untuk dialihkan dengan tujuan cost center ke cost profit,” ujarnya.

Persoalan sebenarnya, lanjut Silmy, yakni rencana PT KS tidak meneruskan kontrak dengan perusahaan penyedia tenaga kerja, atau vendor. Itu menurut Silmy perlu dilakukan, guna perampingan dalam rangka restrukturisasi.

“Disitulah kami melakukan perampingan. Karena apa, di karyawan organik PT KS sendiri, itu ada 7 layer. Bagaimana sebuah organisasi bisa lincah dalam mengambil keputusan, jika layernya sebanyak itu. Ini kan harus disederhanakan dengan cepat,” tuturnya.

Bahkan saat ini, lanjut Silmy, PT KS induk memiliki 6300 jabatan. Ia pun melihat hal tersebut terlalu banyak, sehingga perlu dirampingkan.

“Sekarang ada 6300 jabatan di KS kotak, boleh dong saya sederhanakan hingga 30 persen. Di situ ada konsekwensinya, sebagai pimpinan saya harus bertanggung jawab. Maka itu saya alihkan ke anak perusahaan,” ungkapnya.

Silmy kembali menegaskan, tidak ada PHK dalam agenda restrukturisasi. Ada pun pada agenda itu, yakni menghentikan kerja sama dengan perusahaan vendor.

“Tidak memperpanjang kontrak dengan vendor, itu kan diperbolehkan, tercantum dalam kontraknya. Kemudian, pada posisi ini, PT KS berhubungan dengan vendor, karena ini kontrak antar perusahaan, bukan antara PT KS dengan tenaga kerja vendor,” katanya. (AH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here