Selasa, 13 November 2018

Sidang Sengketa Pilkada Kota Serang 2018, Pemohon Minta MK Gelar PSU

SERANG, (KB).- Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada Kota Serang 2018 dengan pemohon dari Paslon nomor satu Vera Nurlela-Nurhasan dan termohon KPU Kota Serang, di Jakarta, Jumat (27/7/2018).  Dalam sidang perdana itu, pemohon minta digelar Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Sidang yang dimulai pada pukul 10.15 hingga pukul 11.20 dipimpin oleh hakim panel II MK, Aswanto, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul,  dengan agenda pembahasan permohonan. Dari KPU Kota Serang, hadir Ketua KPU Heri Wahidin, Fierly Murdliyat Mabruri, Akhmad Safrudin, dan Durotul Bahiyah, didampingi pengacara Nurhadi Sigit.

Selain itu, hadir pula Ketua Panwaslu Kota Serang Rudi Hartono dan Divisi Penindakan Pelanggaran Faridi. Sedangkan dari Paslon nomor urut 1 dihadiri oleh tim kuasa hukum dari Ari Bintara Law And Firm dan dari pasangan calon nomor urut 3 diwakili tim kuasa hukumnya Agus Setiawan.

Pada persidangan itu, pemohon dari paslon nomor urut 1 menyampaikan permohonannya agar digelar Pemilihan Suara Ulang (PSU) karena diduga terdapat pelanggaran yang terstruktur sistematis dan masif (TSM). Selain itu, sebanyak 12 bukti dari pemohon teregister. Sidang sengketa Pilkada Kota Serang tersebut akan dilanjutkan Rabu (1/8/2018).

Komisioner KPU Kota Serang Fierly Murfliyat Mabruri mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan jawaban secara tertulis yang akan disampaikan pada sidang lanjutan tersebut. Fierly mengatakan, ada 3 hal yang dilampirkan pemohon yaitu terkait alat peraga kampanye, money politics dan kesalahan administrasi pada satu TPS yaitu saat gembok kotak suara salah satu TPS terbuka.

“Soal kampanye itu selesai bagi kami, karena kami direkom oleh Panwas saat proses berjalan dan kita tegur. Soal politik uang, kami tidak bisa jawab karena ada Gakkumdu. Soal missprosedural kunci itu, diakui pelanggaran administrasi bahkan tidak ditindaklanjuti oleh Panwas,” ucap Fierly kepada Kabar Banten, Jumat (27/7/2018).

Menurutnya, masalah yang dilaporkan secara tertulis di MK yang akan dijawab oleh pihaknya. Fierly mengaku KPU sudah menyiapkan jawaban untuk persidangan selanjutnya. “Materi gugatannya dari 100 persen itu 70 persen kampanye, sementara kita pahamnya gugatan di MK itu PHP, Perselisihan Hasil,” ujarnya.

Sementara itu, Tim kuasa hukum Paslon nomor 1, Dedy Yulfris mengatakan, pihaknya memiliki bukti baru yang akan dibawa pada persidangan, Rabu mendatang. Salah satunya terkait adanya jumlah surat suara yang tidak sesuai dengan pesanan KPU Kota Serang.

“Pada sidang lanjutan nanti kami akan menambahkan alat bukti baru yaitu terkait adanya surat suara yang jumlahnya tidak sesuai dengan pesanan KPU Kota Serang,” ucapnya.

Perbedaan surat suara itu, menurut Dedy, dari hasil perhitungan antara percetakan surat suara yang dipesan KPU Kota Serang dengan hasil rekapitulasi suara. “Selisihnya 319 surat suara, asli dan kami masih punya bukti lainnya,” tuturnya.

Namun, Dedy enggan menyampaikan bukti lainnya tersebut yang menurutnya masih menjadi rahasia hingga persidangan nanti. Ia optimistis permohonannya akan diterima oleh MK. “Belum tentu (diterima), tapi kita tetap optimistis karena permohonan diterima atau ditolaknya ada di putusan dissmisal,” kata Dedy. (Masykur/SJ)*


Sekilas Info

Foto Bugil Mantan Disebar di Facebook

AM (22) janda asal Kabupaten Pandeglang melaporkan mantan suaminya berinisial AN ke Polda Banten, Senin …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *