Sidang Kasus Suap Transmart, Pakar Hukum Universitas Trisakti Dihadirkan

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Dian Adriawan saat menjadi saksi ahli kasus suap rekomendasi amdal Mal Transmart Kota Cilegon di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (4/4/2018).*

SERANG, (KB).- Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Dian Adriawan dihadirkan dalam sidang kasus suap perizinan Transmart Kota Cilegon, di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (4/4/2018). Ia dihadirkan sebagai saksi meringankan untuk tiga terdakwa, yakni Wali Kota Cilegon nonaktif, Tubagus Iman Ariyadi, Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Cilegon nonaktif, Ahmad Dita Prawira, dan politisi dari DPD Partai Golkar Kota Cilegon, Hendri.

Sebagaimana diketahui, Iman, Hendri, dan Dita didakwa JPU KPK dengan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. “Perbedaan ada di sisi perbuatannya. Bagian dari delik pasal 11 ada dua, pertama penerimaan, kedua berhubungan dengan jabatannya. Pasal 12 huruf a dan huruf b, itu ada tiga. Pertama penerimaan, kedua jabatan dan ketiga perbuatannya bertentangan dengan kewajibannya. Ada satu perbedaannya,” katanya di hadapan Ketua Majelis Hakim, Epiyanto.

Sedangkan, untuk pemberi suap, ujar dia, dapat dijerat Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. “Masing-masing pasal berdiri sendiri,” ujarnya dalam sidang yang dihadiri Ketua Tim JPU KPK, Haerudin. Iman didakwa JPU KPK menerima suap dengan menerima uang dari PT KIEC dan PT BA sebesar Rp 1,5 miliar. Uang tersebut ditransfer melalui rekening ke klub sepak bola Cilegon United (CU). Uang Rp 1,5 miliiar tersebut dikelola oleh CEO Cilegon United, Yudhi Aprianto yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (22/9/2017).

Di dalam putusan terhadap Direktur Utama PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC), Tubagus Dony Sugihmukti, Manager Legal PT KIEC, Eka Wandoro Dahlan, dan Project Manager PT Brantas Abipraya (BA), Bayu Dwinanto Utomo sisa uang yang digunakan CU dalam pertandingan di Sleman tersebut akan diberikan kepada Iman. Uang tersebut dianggap sebagai suap rekomendasi analisis kasus rekomendasi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) pembangunan Mall Transmart.

Meski uang tersebut belum sampai ke tangan Iman, namun hakim meyakini, politisi dari Partai Golkar tersebut terbukti secara bersama-sama dengan Dirut KIEC dan kawan-kawan. “Ketika tidak ada penerimaan (uang), maka unsur (pasal 11, 12 huruf a dan huruf b) tidak terpenuhi, berarti bukan tindak pidana yang dimaksud (suap dan gratifikasi),” ucapnya.

Meski uang belum sampai ke tangan Iman, bukan berarti tidak dapat dijerat dengan tindak pidana penyuapan. JPU KPK harus dapat membuktikan uang tersebut akan diberikan kepada Iman. “Kalau misalnya dia (Iman) tidak terima langsung dan bisa dibuktikan, tentu bisa saja (dijerat pidana). Sepanjang ada komunikasi (peran Iman yang dijadikan alat bukti),” tuturnya.

Iman dalam persidangan tersebut juga sempat bertanya kepada Dian, terkait pencabutan berkas acara pemeriksaan (BAP) oleh Yudhi di persidangan terkait penyerahan uang. Yudhi dalam keterangan persidangan sebelumnya, membantah akan menyerahkan uang tersebut kepada Iman. Saat diminta untuk memilih antara keterangan di persidangan dan BAP, Dian menggugurkan BAP. “Keterangan yang disampaikan di persidangan (lebih mengikat),” katanya. (FI)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here