Sidang Kasus Jaspel, Direktur RSU Banten Menyesal

SERANG, (KB).- Direktur Rumah Sakit (RSU) Banten Dwi Hesti Hendarti menyesal. Penyesalan terdakwa kasus dugaan korupsi dana jasa pelayanan (jaspel) RSU Banten tahun 2016 senilai
Rp 2,398 miliar dikarenakan mengalihkan dana insentif pegawai tersebut tanpa pemberitahuan kepada seluruh pegawai. Namun demikian, dia membantah melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri. Hal tersebut terungkap dalam sidang di Pengadilan Tipikor Serang, Selasa (12/12/2017).

Sidang beragendakan mendengarkan keterangan terdakwa Dwi Hesti Hendarti dihadapan Ketua Majelis Hakim Sumantono. “Iya (salah dalam pengambilan kebijakan mengalihkan dana jaspel). Menyesal (melakukan kegiatan dianggap benar tapi salah),” ujarnya dalam sidang yang dihadiri oleh JPU Kejari Serang A.R. Kartono.

Menurut terdakwa dana jaspel tersebut digunakan untuk kepentingan akreditasi RSU Banten. Kegiatan akreditasi tersebut melibatkan pihak ketiga untuk memberikan sosialisasi terhadap pegawai RSU Banten dalam kesiapan akreditasi. Kegiatan dana jaspel Rp 1,9 miliar yang menjadi temuan Inspektorat Provinsi Banten tersebut diakuinya tanpa proses lelang. “Uangnya untuk kepentingan akreditasi (dari dana jaspel),” katanya.

Terdakwa membenarkan pengalihan dana jaspel tersebut merupakan perrintahnya kepada Koordinator Penghitung Dana Jaspel RSU Banten bernama Oman Abdurohman. Uang dari dana jaspel tersebut dipindahkan ke rekening para direksi. Selanjutnya setelah uang tersebut masuk kemudian ditarik dan diserahkan kepada terdakwa. “Dananya kurang (untuk akreditasi),” ucapnya.

Terdakwa menuturkan temuan Inspektorat Provinsi Banten senilai Rp 1,9 miliar tersebut pernah dilaporkannya kepada Sekda Provinsi Banten. Namun demikian, temuan tersebut belum dikembalikan karena dianggap untuk kepentingan rumah sakit. “Sudah membuat pertanggungjawaban (penggunaan dana jaspel). Sudah (dilaporkan ke Sekda Banten),” katanya.

Berdasarkan dakwaan JPU,dana untuk jaspel RSU Banten tahun 2016 Rp 17.872.705.241 dari pendapatan RSU Banten Rp 41.182.933.475. Jumlah Rp 17 miliar lebih tersebut merupakan akumulasi dari 44 persen (sebelumnya 39 persen) pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di RSU Banten tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Banten Nomor: 33 Tahun 2016 tanggal 30 Mei 2016.

Melalui payung hukum tersebut terdakwa lalu mengeluarkan surat keputusan (SK) Nomor: 821/0514/RSUD/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016. Terdakwa mengeluarkan SK tersebut untuk memperjelas pembagian insentif untuk jasa pelayan RSU Banten. Dari 44 persen tersebut, 5 persen dialihkan tanpa sosialisasi kepada seluruh pegawai RSU Banten. Selain itu juga, terdapat pometongan 1,2 persen hingga 1,3 persen dari dana un cost yang digunakan untuk kegiatan tak terduga.

Akibat perbuatan terdakwa, terdapat kerugian negara sebesar Rp 2.398.749.373,87 berdasarkan hasil audit Inspektorat Provinsi Banten. Jumlah kerugian negara dalam perkara ini bertambah dari Rp 1,9 miliar menjadi Rp 2,3 miliar setelah penyidik Kejari Serang menemukan penggunaan dana jaspel yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sekitar Rp 200 juta lebih. (FI)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here