Selasa, 11 Desember 2018
Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat dan Perekonomian, Puan Maharani didampingi Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy saat launching kerja sama pendidikan vokasi yang ke-5 untuk wilayah DKI Jakarta dan Banten di Hotel Royal Krakatau Cilegon, Senin (5/3/2018).*

Siapkan Tenaga Kerja Terampil, Pendidikan Vokasi dan Industri Harus Selaras

CILEGON, (KB).- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani mengatakan, pentingnya menyelaraskan pendidikan dengan industri untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan berkompetensi. “Kami sangat mendukung apa yang dilakukan perusahaan/industri untuk menggandeng sekolah/SMK sebagai upaya mendapatkan tenaga kerja terampil sesuai yang dibutuhkan,” kata Puan saat meluncurkan program vokasi industri di Cilegon, Senin (5/3/2018).

Hadir pada acara tersebut Menperin Airlangga Hartarto, Mendikbud Muhadjir Effendy, Pimpinan dan Anggota Komisi VI dan X DPR RI, Wagub Banten Andika Hazrumy, bupati/ wali kota se-Provinsi Banten. Puan berharap kerja sama yang terjalin antara perusahaan dengan SMK tidak terbatas di Kota Cilegon saja, tetapi juga diperluas di semua wilayah kabupaten/kota di Indonesia.

Menurut Puan, kemajuan industri yang berdaya saing harus didukung tenaga yang profesional. Untuk itu, perlu dilakukan kerja sama sektor industri dengan pendidikan, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut dia, dengan jumlah tenaga kerja yang 63 persen di antaranya hanya lulusan SMP dan rata-rata berpenghasilan serta berdaya saing rendah, pasar tenaga kerja Indonesia juga belum diperkuat dengan sistem pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

“SMK di tanah air selama ini masih terkendala dengan muatan kurikulum pendidikan yang kurang adaptif terhadap perkembangan industri, jumlah guru produktif yang masih terbatas, dan peralatan praktik kerja yang tertinggal teknologinya dari perkembangan industri,” ujar Puan. Maka Pemerintah melalui Inpres No. 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK menyusun beberapa agenda yang menjadi perhatian dalam revitalisasi vokasional antara lain meningkatkan kapabilitas lembaga pendidikan vokasi meliputi penguatan kurikulum berbasis kompetensi dan kebutuhan industri, penguatan tenaga pengajar berbasis keahlian dan peralatan praktik.
Termasuk akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK, serta memperluas kerja sama SMK dengan dunia usaha/industri.

Puan juga mengajak semua pihak untuk melihat apa saja kebutuhan industri dengan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang dimiliki. Upaya sinergis semua pihak ini menjadi syarat mutlak yang berkesinambungan untuk memajukan perekonomian dan juga SDM. “Saat ini Kemendikbud dan Kemenperin telah menginisiasi kerja sama antara SMK dan industri untuk menciptakan keselarasan antara kompetensi lulusan SMK dengan kebutuhan industri,” ucap Puan.

Ia mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang telah aktif, seraya mendorong semakin banyak perusahaan terlibat dalam program tersebut untuk melakukan pembinaan terhadap SMK yang menjadi mitranya, termasuk memberikan bantuan peralatan praktik.
Dalam peluncuran tersebut, Puan juga berkesempatan menyaksikan langsung Penandatanganan Kerja Sama (PKS) antara industri dengan SMK, pemberian hibah peralatan kerja dan kendaraan operasional dari industri kepada SMK, serta penyematan tanda pengenal secara simbolik kepada wakil peserta Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan Sertifikasi Penempatan Kerja). Ia juga menekan tombol sirine sebagai tanda diluncurkannya Program Pendidikan Vokasi Industri Wilayah DKI Jakarta dan Banten.

Bertahap

Peluncuran program pendidikan vokasi industri sebelumnya telah dilaksanakan di wilayah Pulau Jawa dan sebagian Sumatera. Dimana tahap I dilakukan di Jawa Timur, dengan melibatkan 50 perusahaan industri dan 234 SMK yang langsung diresmikan oleh Wakil Presiden RI. Tahap II di Jawa Tengah, melibatkan 117 perusahaan industri dan 392 SMK yang diresmikan langsung oleh Menperin bersama dengan Mendikbud, dan tahap III di wilayah Jawa Barat, dengan melibatkan 141 perusahaan industri dan 393 SMK yang langsung diluncurkan oleh Presiden RI.

Sementara tahap IV dilakukan di wilayah Sumatera Utara, melibatkan 117 perusahaan industri dan 226 SMK, kemudian di wilayah Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau dan Kepulauan Riau yang diresmikan oleh Menko Perekonomian. Rencananya, setelah DKI Jakarta dan Banten, program yang sama diteruskan secara bertahap untuk wilayah Sumatera bagian selatan (Provinsi Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Lampung), dan Sulawesi Selatan sampai 2019, hingga mencapai sebanyak 1.795 SMK yang akan dibina dan bekerja sama dengan perusahaan industri. Setelah peluncuran pada hari ini total telah tercapai kerja sama sebanyak 1.534 SMK dengan 558 perusahaan industri.

Selain menyelenggarakan Program Pendidikan Vokasi, Kementerian Perindustrian juga menggelar Program Pelatihan Sistem 3 in 1 dan Diklat peningkatan kompetensi. Menteri Perindustrian Airalngga Hartanto mengatakan, pihaknya mendorong pengembangan pendidikan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja (demand driven).

Saat ini, sebagai upaya mewujudkan pelaksanaan revolusi mental, sebagai gerakan nasional membangun kualitas SDM, terutama dalam menghadapi era industri. Menurut Airlangga, pembangunan industri tentu membutuhkan ketersediaan SDM yang kompeten guna memacu produktivitas dan daya saing. Apalagi, tenaga kerja industri yang dibutuhkan sekarang semakin spesifik. Untuk itu, pentingnya pendidikan vokasi di bidang industri. (HS/AH/Ant)***


Sekilas Info

Kejari Kota Cilegon Tangani 3 Kasus Korupsi

CILEGON, (KB).- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cilegon menangani 3 kasus korupsi selama 2018, di Lingkungan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *