Setelah Syafrudin-Subadri Dilantik, Pejabat Pemkot Serang Akan Dirombak

SERANG, (KB).- Wali Kota Serang terpilih periode 2018-2023, Syafrudin berencana merombak pejabat struktural di Lingkungan Pemkot Serang setelah dia resmi dilantik. Setelah itu, baru kemudian Pemkot Serang melaksanakan proses seleksi terbuka (open bidding) terhadap sembilan jabatan eselon II yang kosong.

Ia mengatakan, usai dilantik bersama dengan Wakil Wali Kota Serang terpilih, Subadri Usuludin, tidak akan langsung melakukan lelang terbuka atau open bidding. “Kami mau melakukan rotasi dulu, baru nanti open bidding,” katanya kepada Kabar Banten saat ditemui di kediamannya, Rabu (28/11/2018).

Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang tersebut menuturkan, dari sembilan pejabat eselon II yang kosong, salah satunya adalah Asda III Pemkot Serang yang saat ini diisi Asda II Pemkot Serang, Poppy Nopriadi sebagai pelaksana tugas (plt).

Menurut dia, secara etika untuk jabatan asda harus terlebih dahulu diisi oleh pejabat senior. Setelah itu, pelaksanaan open bidding baru dapat dilakukan. “Tidak dapat dilakukan open bidding langsung. Kalau jabatan asda etikanya harus diisi dulu oleh pejabat yang senior, baru dilakukan open bidding,” ujarnya.

Ia mengatakan, open bidding harus diulang sesuai rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berkaitan dengan beberapa hal yang tidak sesuai. Oleh karena itu, dia juga akan mengawasi langsung pelaksanaan lelang jabatan tersebut, agar berjalan sesuai aturan. “Kami akan ikut melakukan pengawasan, terutama untuk panitia seleksi (pansel),” ucapnya.

Sebelumnya, kekosongan pejabat eselon II di Lingkungan Pemkot Serang kembali bertambah. Sebelumnya, hanya ada tujuh jabatan eselon II yang kosong, kini bertambah menjadi sembilan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang, Yoyo Wicahyono menuturkan, tambahan 2 jabatan eselon II yang kosong, yaitu Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang, Syamsuri yang pensiun dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang, Adang Darmawan yang meninggal dunia.

Ia mengatakan, anggaran yang dialokasikan untuk open bidding tersebut, hanya Rp 100 juta pada RAPBD 2019. “Dianggarkan Rp 100 juta, sedangkan kebutuhan Rp 300 juta. Tapi, kami akan mengusulkan lagi saat RAPBD dievaluasi oleh Gubernur Banten setelah persetujuan bersama dengan DPRD Kota Serang. Apabila usulan penambahan tidak diakomodasi, para pejabat eselon III yang assessment-nya sudah habis dan belum mengikuti assessment tak bisa mengikuti open bidding,” tuturnya. (TM)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here