Setelah Penonaktifan Kepala DPMD, Pencopotan Pejabat Pemprov Banten Bisa Berlanjut

SERANG, (KB).- Pencopotan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bisa berlanjut. Setelah menonaktifkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sigit Suwitarto dengan dugaan pemalsuan absensi finger print, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) juga akan melakukan investigasi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.

WH juga mengultimatum kepala OPD yang kinerjanya buruk. “Kita akan investigasi di OPD lain, terutama (dinas) yang menyangkut pelayanan,” ujar WH, seusai memimpin rapat gabungan di Aula Bappeda Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (3/7/2018). Wahidin tak habis pikir dengan yang dilakukan Sigit selaku pejabat pimpinan tinggi pratama.

“Kalau itu (Sigit) karena kinerjanya rendah. Tanpa lapor, lalu malsuin finger print. Ini soal moral. Masa kepala dinas finger print palsu,” kata WH.

Baca Juga: Kepala DPMD Banten Dinonaktifkan

Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy, juga menyinggung panjang lebar tentang kedisiplinan pada saat memimpin apel awal bulan di Masjid Raya Albantani, KP3B, Kota Serang, Selasa kemarin. Andika sering menerima pengaduan dari masyarakat tentang perilaku ASN Pemprov Banten yang tidak disiplin, kemudian soal sanksi terhadap ASN dari Badan Kepegawaian Daerah selaku OPD yang berwenang.

Secara tegas Andika menyebut banyak para pejabat eselon yang indisipliner mulai dari Eselon IV, III hingga II yang notabene pemimpin OPD. “Ke depan saya tidak ingin lagi hal-hal seperti ini terus terjadi,” ujarnya.

Andika mengingatkan para pejabat, terutama pejabat Eselon II agar menjadi contoh bagi para bawahannya dalam hal kedisiplinan dan kinerja. Sebelumnya diberitakan, Kepala DPMD Banten Sigit Suwitarto dibebastugaskan dari jabatannya karena melakukan manipulasi absensi. Hingga kini Sigit belum memberikan keterangan terkait hal tersebut. (RI)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here