Setelah Karo Kesra, Dua Kepala OPD Pemprov Banten Dievaluasi

SERANG, (KB).- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten saat ini sedang mengevaluasi dua pejabat struktural setingkat Eselon II. Evaluasi dilakukan karena kedua pejabat tersebut sudah lebih dari lima tahun menduduki jabatannya saat ini.

Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menentukan apakah pejabat tersebut bertahan dengan opsi perpanjangan atau diberhentikan seperti yang dialami Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Irvan Santoso.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten Komarudin mengatakan, evaluasi dilakukan terhadap pejabat yang telah melebihi 5 tahun menjabat di posisi yang sama. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN.

“Jadi polanya kalau pejabat itu sudah lima tahun atau lebih akan dilakukan evaluasi sesuai UU ASN dan PP 11. Sekarang yang sedang diproses ada dua orang, Kepala Dinas ESDM (Eko Palmadi) dan Kepala Biro Organisasi (Dian Wirtadipura),” kata Komarudin, ditemui di ruang kerjanya, Senin (20/1/2020).

Baca Juga : Pemprov Banten Copot Kepala Biro Kesra

Ia menjelaskan, tidak dilakukannya rotasi/mutasi terhadap pejabat yang bersangkutan karena saat ini belum ada kebutuhan jabatan yang sesuai dengan kompetensi pejabat tersebut.

“Kalau yang sudah 5 tahun itu polanya evaluasi, bukan rotasi. Kalau rotasi kan lihat dulu kebutuhan (organisasi) baru cari orang siapa yang memenuhi syarat,” ucap Komarudin.

Ia mengungkapkan, saat ini ada beberapa pejabat Eselon II yang sudah lebih dari lima tahun menduduki jabatannya. Namun, pejabat yang akan pensiun tidak dilakukan evaluasi.

“Kalau yang sudah mau pensiun tidak evaluasi. Seperti Kepala Kelautan dan Perikanan (Suyitno) tahun ini kan pensiun, kemudian Kepala Badiklat (Endrawati) juga mau pensiun,” tutur mantan Penjabat Bupati Tangerang ini.

Ia menjelaskan, sesuai UU ASN opsi yang bisa dilakukan setelah evaluasi pejabat tersebut yaitu perpanjangan, pindah, tidak diperpanjang, bahkan hingga demosi.

“Memang ini hal yang baru, tapi itulah aturan sekarang ini harus diketahui oleh seluruh pejabat,” ucapnya.

Ia menuturkan, tahapan evaluasi diawali dengan mengajukan usulan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Prosedurnya mengajukan dulu ke KASN. Kemudian, KASN merekomendasikan (kepada pemerintah daerah) untuk membentuk tim uji. Hasilnya kemudian dilaporkan kepada gubernur, disampaikan lagi ke KASN. Baru keluar rekomendasi,” ujarnya.

Disinggung mengenai pemberhentian Karo Kesra Irvan Santoso, Komarudin tidak secara gamblang menyebutkan hasil evaluasinya. Namun, ia menyebut tiga hal yang menjadi penilaian dalam evaluasi, yaitu kompetensi, kinerja, dan rekam jejak.

“Kalau kemudian pertanyaannya kenapa (Karo Kesra) tidak diperpanjang, ya itu hasil evaluasi yang dilakukan tim evaluasi. Saya tidak sampaikan itu. Tapi, tentu ini berkaitan dengan kinerja, kompetensi, bisa dilihat dari pendidikannya, diklatnya pengalaman jabatan selama ini. Tau enggak latar belakang (pendidikan) Pak Irvan itu apa? Kehutanan, kemudian jabatannya apa? Kesra. Kira-kira sesuai engga?,” tuturnya.

Menurutnya, proses pemberhentian Irvan Santoso dilakukan sejak pertengahan 2019.

“Kemarin (prosesnya) lama kenapa itu, ya karena melengkapi kekurangan dokumen ini. Akhirnya tim rapat lagi. Ini prosesnya sudah lama, pertengahan tahun 2019. Waktu itu kebetulan yang diusulkan baru satu. Sekarang ini sedang berjalan dua orang,” tuturnya.

Ia mengatakan, Irvan Santoso selanjutnya akan dialihkan ke pejabat fungsional.

“Nanti kita tawarkan untuk fungsional. Nanti kalau ada open bidding bisa ikut juga,” ujarnya.

Tunjuk plt

Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim menunjuk Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Banten Ade Ariyanto menjadi Plt Kepala Biro Kesra Setda Banten. Penunjukan Ade Ariyanto dilakukan setelah Kepala Biro Kesra Setda Banten Irvan Santoso tak lagi menjabat.

Adapun kepastian Ade menjabat Plt Kabiro Kesra tertuang dalam surat perintah pelaksana tugas nomor:800/109-BKD/2020 yang ditandatangani Gubernur Banten tertanggal 17 Januari 2020. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Banten nomor 881/KEP.01-BKD/2020, jabatan Kabiro Kesra kosong terhitung mulai tanggal 30 Januari 2020.

Saat dihubungi, Ade Ariyanto membenarkan, dirinya telah ditunjuk menjadi Plt Kabiro Kesra per 17 Januari 2020. Iapun sudah mulai menjalankan tugas tambahan tersebut mulai 20 Januari 2020.

“Udah (bekerja sebagai Plt Kabiro Kesra), mulai tadi pagi,” katanya saat dihubungi wartawan, Senin (20/1/2020).

Sebelumnya, Irvan Santoso menjelaskan, pemberhentian tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Pemberhentian tersebut sudah sesuai prosedur, karena memang aturan di UU ASN, (disebutkan) pejabat yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, maksimal menduduki jabatan tersebut 5 tahun. Dan saya sudah lebih 5 tahun menjabat sebagai Karo Kesra,” katanya.

Irvan sendiri saat ini belum mengetahui akan ditempatkan di mana setelah jabatannya dilepas. Dirinya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten.

“Untuk posisi jabatan saya sekarang saya belum tau. Insya Allah Senin (20/1/2020) saya konsultasi ke BKD,” kata Irvan.

Menurut dia, saat dipanggil Sekda tidak ada arahan maupun pesan yang disampaikan selain pemberhentian jabatannya.

“Sementara beliau (sekda) belum berpesan atau memberi arahan apa-apa,” ucapnya. (RI/SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here